Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo, resmi menetapkan Kalimantan Timur menjadi ibu kota baru, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara. Melihat hal ini, perbankan meminta adanya insentif agar bisa terlibat dalam pembangunan di ibu kota baru nanti.
“Bisa gak, aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) itu didiskon, sangat membantu bank, kami untuk ekspansi," kata Chief Economist BNI Ryan Kiryanto di Jakarta, Selasa (3/9).
Selanjutnya, ia mengatakan membiayai pembangunan ibu kota baru bukan hal yang mudah. Ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti internal rate return atau pengembalian investasi.
"Kemudian internal rate return dari proyek infrastruktur yang menjadi kendala dari sisi feasibility study. Tapi nanti saya yakin pemerintah memiliki semacam skema untuk bisa membantu membiayai sektor infrastruktur khususnya transportasi dengan segala risiko yang mitigated," ujarnya.
Ia mengatakan pembiayaan infrastruktur yang jangka panjang dengan likuiditas bank jangka pendek, juga akan menjadi tantangan. Menurutnya, butuh insentif yang sifatnya tetap agar bank bisa cari pembiayaan jangka panjang.
"Kita akan minta insentif tanda petik bagaimana perbankan bisa mencari non-funding konvensional, dengan insentif yang sifatnya regulasi, kalau terjadi, masalah keterbatasan likuiditas tidak terjadi lagi," ucapnya.
Pemindahan ibu kota bari membutuhkan dana sekitar Rp466 triliun. Dari dana itu, pemerintah memastikan hanya sebagian kecil Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk pemindahan ibu kota.