Belanda Pangkas 25 Ribu Posisi PNS demi Efisiensi Berbasis AI

Pengurangan 25 ribu posisi tersebut mencakup sekitar 15 hingga 16 persen dari total tenaga kerja di lingkup pemerintah pusat. Langkah ini diambil menyusul lonjakan jumlah aparatur sipil negara sebesar 41 persen dibandingkan pada 2018, hingga menyentuh rekor 160 ribu pegawai pada akhir 2025.

Pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan ditempuh melalui pemecatan massal secara langsung, melainkan berjalan bertahap selama sepuluh tahun ke depan. Tidak ada pembekuan rekrutmen secara total, namun setiap posisi kosong akibat pegawai pensiun atau mengundurkan diri akan dievaluasi ketat sebelum diputuskan mencari pengganti.

Sektor kepolisian dan pertahanan sepenuhnya dikecualikan dari kebijakan efisiensi ini. Penyesuaian terbesar akan menyasar kementerian, badan pengawas, serta lembaga pelaksana kebijakan, dengan potensi pemangkasan staf berkisar antara 45 hingga 60 persen di sejumlah departemen.

Pemerintah Belanda menempatkan adopsi kecerdasan buatan sebagai kunci utama untuk menjaga kinerja serta memacu produktivitas di tengah berkurangnya jumlah pegawai. Rancangan serta peta jalan penerapan AI dalam tata kelola pemerintahan dijadwalkan dipaparkan secara resmi oleh kabinet pada awal 2027.

Langkah ini sejalan dengan dorongan parlemen Belanda untuk meningkatkan produktivitas instansi pemerintah hingga 20 persen melalui pemanfaatan AI. Pengadaan teknologi diprioritaskan melalui kerja sama dengan pengembang lokal dan Uni Eropa demi menghindari ketergantungan pada pihak luar sekaligus menekan biaya konsultan asing. Sistem otomatisasi ini juga diiringi penyederhanaan alur kerja melalui pemangkasan sedikitnya 500 regulasi berbelit-belit per tahun.

Sekretaris Negara untuk Pemerintahan Efektif Belanda, Eric van den Burg, menegaskan bahwa perubahan tata kelola birokrasi mendesak dilakukan demi menjaga keberlanjutan anggaran negara.

"Kita tidak bisa terus bekerja dengan pola lama. Kami mengambil keputusan sulit ini demi menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih sederhana, cerdas, dan ramping," ujar Van den Burg, dilansir The Edge Singapore.

Meskipun defisit anggaran Belanda saat ini berada di level 1,8 persen dan tergolong rendah di Uni Eropa, prospek stabilitas keuangan negara dalam jangka panjang tetap menjadi perhatian utama. Kebijakan otomatisasi ini pun menempatkan Belanda sebagai salah satu negara di kawasan Eropa yang mengambil langkah paling agresif dalam mereformasi sektor kepegawaian publik.