Israel Keluarkan Belanda dari Pengawas Gencatan Senjata di Gaza
- Israel mengeluarkan Belanda dari Pusat Koordinasi Militer-Sipil yang mengawasi gencatan senjata Gaza, dengan perwakilan Belanda diminta meninggalkan Israel dalam sepekan.
- Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyebut keputusan itu disetujui Benjamin Netanyahu dan dipicu kebijakan Belanda yang dianggap anti-Israel.
- Belanda dan Uni Eropa mendesak Israel membatalkan proyek permukiman E1 di Tepi Barat karena dinilai ilegal, mengancam solusi dua negara, dan meningkatkan kekerasan.
Jakarta, IDN Times - Israel resmi mengeluarkan Belanda dari Pusat Koordinasi Militer-Sipil (CMCC) pada Selasa (25/8/2026). Padahal, badan tersebut berfungsi untuk mengawasi gencatan senjata di Jalur Gaza menyusul persetujuan pada Oktober 2025.
Beberapa bulan terakhir, hubungan Belanda dan Israel terus memanas imbas kejahatan kemanusiaan di Palestina. Sebulan lalu, Belanda melarang impor produk yang berasal dari area dudukan Israel di Tepi Barat, Palestina.
1. Sebut Belanda tunjukkan sikap anti-Israel
ilustrasi bendera Belanda (unsplash.com/chris_robert) Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengatakan bahwa keputusan ini dibuat atas persetujuan dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Terlebih setelah serangkaian kebijakan anti-Israel yang diterapkan Belanda.
“Notifikasi keputusan ini sudah disampaikan pada sore hari kepada Kedutaan Besar Belanda di Israel dan tentu saja kepada rekan kami, Amerika Serikat (AS). Perwakilan Belanda diharuskan pergi dari Israel dalam 1 pekan,” terangnya, dikutip dari Democrata.
Menurut Saar, kebijakan anti-Israel dari Belanda sudah menyulut gelombang anti-Semitisme dan boikot. Ia menekankan semua yang menentang Israel tidak boleh berada di negaranya.
2. Belanda kecam rencana Israel bangun permukiman di Tepi Barat
Perdana Menteri Belanda, Rob Jetten. (Arlington National Cemetery, Public domain, via Wikimedia Commons) Pekan lalu, Belanda dan beberapa negara lain mengecam rencana Israel untuk membangun area permukiman ilegal E1 di Tepi Barat, Palestina. Menurutnya, proyek itu akan merusak solusi dua negara dan melanggar teritori milik Palestina.
Perdana Menteri Belanda, Rob Jetten, menyebut bahwa situasi di Tepi Barat terus memburuk. Kekerasan yang dilakukan oleh warga Yahudi ilegal di Tepi Barat terus meningkat yang berujung pada tekanan ekonomi bagi warga Palestina.
“Kekerasan ini harus dihentikan. Maka dari itu, Belanda bersama dengan rekan internasional menyerukan kepada Israel untuk menghentikan ekspansi permukiman ilegal dan membatalkan proyek E1,” tuturnya, dikutip dari NL Times.
3. Uni Eropa desak Israel membatalkan rencana ekspansi di Tepi Barat
ilustrasi bendera Uni Eropa (unsplash.com/christianlue) Pada saat yang sama, Wakil Luar Negeri Uni Eropa (UE), Kaja Kallas, mendesak Israel membatalkan rencana ekspansi di Tepi Barat. Menurutnya, pembangunan proyek tersebut ilegal dan menyalahi hukum internasional.
Kallas menyebut, pembangunan lebih dari 1.200 rumah dalam proyek E1 di Yerusalem Timur itu akan merusak solusi dua negara. Proyek itu akan membelah Tepi Barat menjadi dua dan mengisolasi Yerusalem Timur serta meningkatkan instabilitas dan kekerasan.
