BI Dorong Pembiayaan Syariah Jadi Motor Ekspansi Korporasi

13 Agu 2026, 13:28 WIB

Triyan Pangastuti

News

Channel

Add Us on Google

BI Dorong Pembiayaan Syariah Jadi Motor Ekspansi Korporasi

Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan konektivitas antara industri halal dan industri keuangan syariah (Dok/Istimewa).

Intinya Sih

Bank Indonesia mendorong konektivitas industri halal dan keuangan syariah agar pembiayaan syariah menjadi pilihan strategis untuk investasi serta ekspansi korporasi.
BI mempertemukan 20 BUS/UUS dengan 51 korporasi untuk menjajaki pembiayaan yang sesuai kebutuhan usaha, sambil memperkuat pasar, intermediasi, tata kelola, dan manajemen risiko.
Hingga Juni 2026, pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp720 triliun, DPK Rp816 triliun, dan outstanding sukuk korporasi sekitar Rp95 triliun.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times -Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan konektivitas antara industri halal dan industri keuangan syariah untuk memperluas akses pembiayaan korporasi.

Langkah ini dinilai penting untuk mendukung investasi dan ekspansi usaha yang kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan.

Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti mengatakan pembiayaan syariah perlu menjadi pilihan strategis bagi korporasi dalam memenuhi kebutuhan investasi dan ekspansi usaha.

“Pembiayaan syariah perlu menjadi pilihan strategis dan kompetitif bagi investasi dan ekspansi korporasi. Untuk itu, perlu dibangun pipeline pembiayaan yang bankable, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Destry dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).

1. Pengembangan pembiayaan syariah perlu dibarengi dengan pendalaman pasar keuangan syariah dan penguatan intermediasi

Destry Damayanti resmi menjadi Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesi (PGS BI). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Dalam kegiatan tersebut, BI juga menggelar business matching yang mempertemukan 20 Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 51 korporasi. Pertemuan ini bertujuan menjajaki solusi pembiayaan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Destry menambahkan, pengembangan pembiayaan syariah perlu dibarengi dengan pendalaman pasar keuangan syariah dan penguatan intermediasi. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara korporasi, industri keuangan syariah, regulator, kementerian/lembaga, dan asosiasi.

BI juga menilai perluasan kapasitas dan inovasi instrumen pembiayaan menjadi penting. Hal ini harus diikuti dengan penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta sistem pemantauan agar pembiayaan korporasi dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

2. Perbankan syariah dapat menghubungkan korporasi dengan rantai pasok

Ilustrasi Cadangan Devisa (IDN Times/Arief Rahmat)

Sementara itu, Ketua Hubungan Bisnis Asbisindo sekaligus Wakil Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Bob Tyasika Ananta menilai pendekatan berbasis ekosistem perlu diperkuat.

Menurut dia, perbankan syariah dapat menghubungkan korporasi dengan rantai pasok untuk memperluas pembiayaan modal kerja sekaligus membangun hubungan jangka panjang dengan dunia usaha.

"Dorongan tersebut sejalan dengan pertumbuhan industri keuangan syariah. Hingga Juni 2026, pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp720 triliun atau tumbuh 11,43 persen secara tahunan. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp816 triliun atau tumbuh 13,13 persen secara tahunan," jelasnya.

3. Outstanding sukuk korporasi capai Rp95 triliun

ilustrasi cadangan devisa (unsplash.com/ Viacheslav Bublyk)

Di sektor riil, rantai pasok halal tumbuh 5,5 persen. Adapun outstanding sukuk korporasi telah mencapai sekitar Rp95 triliun.

Perkembangan tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang bagi pembiayaan syariah untuk memperbesar dukungan terhadap investasi produktif dan ekspansi sektor riil.

Melalui program Bulan Pembiayaan Syariah dan Percepatan Intermediasi Indonesia, BI bersama pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi untuk memperluas akses pembiayaan dan mempercepat penyalurannya ke sektor riil.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran pembiayaan syariah dalam menopang investasi, ekspansi korporasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.