Biodiesel B50 Butuh Rp32,3 Triliun, BPDP Pastikan Anggaran Masih Aman

15 Jul 2026, 15:31 WIB

Triyan Pangastuti

News

Channel

Add Us on Google

Biodiesel B50 Butuh Rp32,3 Triliun, BPDP Pastikan Anggaran Masih Aman

Konferensi Pers BPDPKS di Kementerian Keuangan (IDN Times/Triyan).

Jakarta, IDN Times - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memastikan dana yang dikelolanya masih mencukupi untuk membiayai berbagai program berbasis sawit, termasuk implementasi biodiesel B50 dan pemberian harga khusus solar nonsubsidi bagi nelayan.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Mohammad Alfansyah mengatakan, kebutuhan pendanaan program biodiesel pada tahun ini diperkirakan mencapai sekitar Rp32,3 triliun. Meski begitu, ia memastikan anggaran untuk program lain, seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), sarana dan prasarana (sarpras), riset, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM), tetap aman.

Adapun, pemerintah menetapkan harga khusus BBM solar tersebut sebesar Rp15 ribu untuk kapal nelayan berukuran 30-120 Gross Tonnage (GT).

"Kan sudah saya sampaikan tadi, PSR, sarpras, riset, SDM, tidak boleh tidak ada dananya," ujar Alfansyah saat ditemui di Jakata, Rabu (15/7/2026).

1. Lagi bahas rencana pemberian harga khusus solar nonsubsidi

Pasokan BBM di NTB dipastikan aman jelang Idul Adha 2025. (dok. Istimewa)

Selain program B50, BPDP juga tengah membahas dukungan pendanaan untuk pemberian harga khusus solar nonsubsidi bagi nelayan. Program tersebut mencakup alokasi 400 ribu kiloliter (KL) dengan kebutuhan anggaran diperkirakan kurang dari Rp1,5 triliun.

"Ya BPDP siap support lah," katanya.

2. Belum ada rencana naikkan pungutan ekspor sawit

Potret Perkebunan Sawit (idntimes/silviana)

Alfansyah juga memastikan belum ada rencana menaikkan pungutan ekspor (PE) sawit untuk menambah dana BPDP. Menurut dia, dana yang tersedia masih memadai untuk memenuhi kebutuhan pendanaan hingga akhir tahun.

"Insyaallah cukup, tahun ini cukup," ucapnya.

3. Nelayan bakal peroleh harga solar khusus

Suasana SPBU di Waingapu usai sidak Pertamina bersama Pemda dan Polres Sumba Timur. (Dok. Pertamina)

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan nelayan akan memperoleh solar nonsubsidi dengan harga khusus Rp15 ribu per liter. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, harga tersebut lebih rendah sekitar Rp3.600 per liter dibandingkan harga pasar yang saat ini diperkirakan mencapai Rp18.600 per liter.

Nantinya, program tersebut tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dibiayai melalui dana yang dikelola BPDP.