Jakarta, IDN Times - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, derasnya belanja pemerintah menjadi salah satu mesin utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 sebesar 5,29 persen secara tahunan (year on year) dan secara kuartalan meningkat 3,73 persen
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN), hingga pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) memberi dorongan signifikan terhadap aktivitas ekonomi.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, mengatakan konsumsi pemerintah melonjak 15,97 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya realisasi belanja pegawai, terutama pembayaran gaji dan tunjangan ASN, termasuk gaji ke-13.
"Di kuartal II ini ada realisasi belanja pegawai karena gaji ke-13 cair. Sementara dari belanja barang, program MBG yang diserahkan kepada masyarakat jauh lebih besar dibandingkan kuartal II tahun lalu," ujar Edy dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Rabu (5/8/2026).
BPS juga menilai dampak program MBG mulai terlihat nyata terhadap perekonomian. Mengacu pada data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran MBG hingga Juni 2026 telah mencapai Rp98,8 triliun, dengan penyerapan pada kuartal II sebesar Rp44,7 triliun. Angka tersebut melonjak tajam dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang hanya R2,9 triliun.
Menurut Edy, semakin besar belanja pemerintah direalisasikan, semakin besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi karena dana tersebut mengalir ke dunia usaha dan berputar di masyarakat.
"Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah masuk ke dalam dunia usaha, kemudian berputar dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi," katanya.
Di sisi investasi, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih turut menjadi penopang pertumbuhan. BPS mencatat sektor konstruksi tumbuh 6,68 persen pada kuartal II 2026, seiring meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan koperasi tersebut.
Meski demikian, Edy menjelaskan peningkatan investasi kendaraan pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal II tidak lagi dipengaruhi pengadaan kendaraan untuk KDMP. Pasalnya, realisasi pembelian kendaraan untuk program tersebut telah dibukukan pada kuartal I 2026.
"Pengadaan kendaraan untuk KDMP sudah tercatat di kuartal I 2026 karena memang realisasinya dilakukan pada periode tersebut," jelasnya.
Pada kuartal II 2026, pertumbuhan investasi kendaraan lebih banyak ditopang meningkatnya penjualan kendaraan niaga, seperti truk, bus, dan pikap. Selain itu, impor kapal tanker dan kapal laut juga meningkat sehingga turut memperkuat kinerja investasi nasional