China Ancam Balas Negara yang Ikut AS dalam Perang Dagang
- Kementerian Perdagangan China akan mengambil tindakan balasan terhadap negara yang merugikan China dengan bermitra dagang AS.
- Pemerintahan Trump menekan negara mitra untuk membatasi perdagangan mereka dengan China demi mendapatkan pengecualian tarif.
Jakarta, IDN Times – Kementerian Perdagangan China menyatakan akan mengambil tindakan balasan yang tegas dan setimpal terhadap negara mana pun yang membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS) yang merugikan China.
Peringatan ini muncul di tengah laporan Presiden AS Donald Trump berniat menekan negara-negara mitra agar membatasi perdagangan mereka dengan China demi mendapatkan pengecualian tarif. Perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia itu terus memanas sejak awal tahun.
“China dengan tegas menolak pihak mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan China,” demikian pernyataan Kementerian Perdagangan China, dikutip dari The Guardian, Senin (21/4/2025).
China juga menyebut kompromi demi kepentingan sepihak tidak akan dihormati oleh siapa pun. Pernyataan ini memperkuat editorial China Daily pekan lalu yang mengecam Eropa karena dianggap mencoba menyenangkan AS. Retorika itu juga menyoroti strategi semacam ini akan gagal di kedua sisi dan merugikan pihak lain.
1. Trump gunakan negosiasi tarif untuk tekan mitra dagang
Menurut laporan The Guardian yang mengutip The Wall Street Journal dan Bloomberg, pemerintahan Trump berencana memanfaatkan negosiasi tarif sebagai senjata untuk menekan negara lain agar ikut membatasi perdagangan dengan China. Tujuannya agar mereka menerima tarif lebih rendah atau mendapat pengecualian khusus. Beberapa negara dilaporkan sedang dalam proses negosiasi sebelum tenggat 90 hari yang ditetapkan AS.
Sejumlah pejabat AS mengonfirmasi tekanan ini mencakup permintaan agar negara-negara tersebut menerapkan sanksi finansial terhadap China. Trump sebelumnya menyebut lebih dari 70 negara telah menyatakan minat untuk memulai pembicaraan sejak kebijakan tarif diumumkan. Tarif untuk ekspor China ke AS saat ini telah mencapai 245 persen, sedangkan tarif AS ke China seebsar 125 persen.
Kebijakan ini merupakan bagian dari kampanye “liberation day” Trump, yang bertujuan mengembalikan produksi ke dalam negeri. Awal bulan ini, saat ekonomi AS mengarah ke resesi, Trump menghentikan sementara tarif tinggi selama 90 hari dan menetapkan tarif menyeluruh 10 persen, kecuali untuk China.
2. Jepang, Korea Selatan, dan India di tengah tekanan AS
Jepang memulai negosiasi dengan AS pekan lalu lewat pertemuan langsung antara Trump dan negosiator tarif utamanya, Ryosei Akazawa. Korea Selatan juga dijadwalkan memulai pembicaraan serupa pekan ini. Sementara itu, Wakil Presiden AS JD Vance akan bertemu Perdana Menteri India Narendra Modi dalam lawatannya minggu ini.
India menghadapi ancaman tarif hingga 26 persen jika tidak berhasil mencapai kesepakatan. Negara itu disebut sebagai salah satu target utama dalam upaya AS mempersempit ruang gerak ekonomi China. Tekanan ini membuat banyak negara berada di posisi sulit untuk tidak memilih antara dua kekuatan besar dunia.
“Sekitar 20 persen profitabilitas Jepang berasal dari Amerika Serikat, sekitar 15 persen dari Republik Rakyat China,” kata Jesper Koll dari Monex Group, dikutip dari BBC News, Senin (21/4).
Ia menambahkan, Jepang jelas tidak ingin dipaksa memilih antara dua negara itu.
3. China serukan perlawanan global terhadap proteksionisme AS
Pemerintah China menyatakan, pihaknya akan berjuang sampai akhir dalam perang dagang melawan AS. Beijing belum mengonfirmasi adanya pembicaraan resmi dengan AS, meski menyerukan pentingnya dialog. Di sisi lain, Trump mengklaim China telah beberapa kali menghubungi AS untuk memulai kembali perundingan.
“Ya, kami sedang berbicara dengan China,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.
Ia yakin kesepakatan yang baik akan tercapai dalam waktu dekat. Sementara China mengecam sikap unilateralisme dan proteksionisme yang diterapkan AS, dan menyebutnya sebagai ancaman terhadap tatanan internasional. Pihaknya memperingatkan dunia bisa kembali ke sistem hukum rimba, di mana negara kuat memangsa yang lemah dan semua akan menjadi korban.
