Curhat Bahlil saat Blusukan ke Jateng: Saya Lahir Tanpa Listrik

20 Jun 2026, 16:50 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

News

Channel

Add Us on Google

Curhat Bahlil saat Blusukan ke Jateng: Saya Lahir Tanpa Listrik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia meninjau langsung pelaksanaan program listrik desa (Lisdes) dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) gratis di Dusun Krembeng, Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026)(Instagram/Bahlil Lahadalia)

Intinya Sih

Bahlil Lahadalia meninjau program listrik desa dan bantuan pasang baru listrik gratis di Purworejo sebagai bagian dari upaya pemerataan akses energi hingga pelosok.
Pemerintah mencatat masih ada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun tanpa listrik, dengan anggaran Rp 3,6 triliun pada 2025 dan Rp 10,3 triliun pada 2026 untuk mempercepat penyediaan listrik.
Bahlil menegaskan pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil sering tidak layak secara bisnis, namun pemerintah tetap wajib hadir melayani rakyat tanpa menghitung untung rugi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia meninjau langsung pelaksanaan program listrik desa (Lisdes) dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) gratis di Dusun Krembeng, Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses listrik hingga ke wilayah pelosok yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik negara.

"Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat," kata Bahlil saat berdialog dengan warga penerima manfaat program kelistrikan.

1. Cerita Bahlil, sebagai anak kampung lahir tanpa listrik

Bahlil mengaku memiliki kedekatan emosional dengan kondisi masyarakat yang belum menikmati listrik karena dirinya lahir dan besar di kampung tanpa akses listrik.

“Saya mantan anak kampung yang lahir tanpa listrik, jadi saya tahu kesedihan mereka. Bagaimana orang bisa sekolah pintar, bagaimana bisa akses informasi dengan cepat, bagaimana anak-anak SD bisa belajar dengan baik kalau tidak ada akses digitalisasi. Ini infrastruktur dasar yang wajib kita bangun,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menjelaskan, program Lisdes terdiri atas dua skema utama, yakni pembangunan infrastruktur jaringan listrik dan pemasangan listrik gratis melalui program BPBL.

“Ini untuk menyelesaikan program 2025, jadi sekarang tinggal peresmian-peresmian saja. Sementara untuk 2026, kita sedang inventarisasi lagi semuanya untuk bisa kita eksekusi sampai 2027,” ujarnya.

2. Masih ada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum dapat akses listrik

Bahlil mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum mendapatkan akses listrik. Fakta ini menunjukkan, pemerataan pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, program Lisdes terus diperluas agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat listrik, baik untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun aktivitas ekonomi.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemerintah pada 2025 merealisasikan pembangunan kelistrikan di 1.361 lokasi yang terdiri atas desa dan dusun. Program tersebut didukung anggaran sebesar Rp3,6 triliun. Sementara pada 2026, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran menjadi Rp10,3 triliun guna mempercepat penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau.

3. Pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil kadang tak layak secara bisnis

PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung berhasil menuntaskan penyambungan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Tahun 2025. (Dok. PLN UID Lampung).

Bahlil lantas menjelaskan, pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil sering kali tidak layak secara bisnis apabila hanya dihitung berdasarkan keuntungan perusahaan. Dalam beberapa kasus, investasi yang dibutuhkan untuk melayani puluhan kepala keluarga bisa mencapai ratusan juta rupiah.

"Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat," ucapnya.