Dana Ngendap di Bank Naik Rp24 Triliun, Sri Mulyani 'Sentil' Pemda

22 Feb 2022, 21:10 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK). (dok. Tangkapan Layar)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kembali mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk merealisasikan dana yang diendapkan di bank.

Kemenkeu mencatat, dana Pemda yang mengendap di bank per Januari 2022 ini naik Rp24,4 triliun, dari Rp133,5 pada Januari 2021, menjadi Rp157,97 triliun pada Januari 2022.

"Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, daerah masih memegang saldo dana Pemda di perbankan. Bahkan tahun ini saldo Januari dana Pemda di bank justru naik dibandingkan tahun lalu, yaitu Rp157,97 triliun dana yang tersimpan di bank. Dibandingkan tahun lalu Rp133,5 triliun, ini kenaikan yang signifikan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Februari 2022, Selasa (22/2/2022).

1. Dana Pemda yang mengendap di bank harusnya dipakai untuk pemulihan ekonomi

ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Padahal, menurut Sri Mulyani, dana Pemda yang mengendap di bank seharusnya segera dibelanjakan untuk memulihkan ekonomi daerah. Apalagi, ada beberapa daerah dengan saldo yang lebih tinggi dibandingkan kebutuhan anggaran untuk belanja operasional di 2022 ini.

"Kalau kita lihat, kebutuhan belanja operasional dan dana di perbankan, beberapa daerah memang belanja operasionalnya lebih tinggi dibandingkan saldo perbankan mereka. Namun ada beberapa daerah di mana saldonya jauh lebih tinggi dibandingkan dana operasional yang dibutuhkan. Ini berarti mereka memiliki dana yang terlalu besar yang seharusnya bisa digunakan untuk memulihkan ekonomi di daerah," tutur Sri Mulyani.

Dalam data Kemenkeu, ada dua provinsi dengan saldo yang mengendap di bank yang lebih tinggi dibandingkan kebutuhan belanja operasional, antara lain Aceh dan Kalimantan Timur. Adapun kelebihan dananya untuk aceh tembus Rp297,03 miliar, dan Kalimantan Timur tembus Rp188,38 miliar.

2. Transfer DAU dan DBH naik di awal 2022

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain itu, Kemenkeu mencatat realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) per Januari 2022 mencapai Rp54,92 triliun, naik 6,8 persen dibandingkan Januari 2021 yang sebesar Rp51,09 triliun.

Dari angka tersebut, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp50,43 triliun, naik 7,7 persen dibandingkan realiasi pada Januari tahun lalu Rp46,82 triliun. Selanjutnya, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) per Januari 22 Rp4,16 triliun, naik 18 persen dibandingkan realiasasi pada Januari tahun lalu Rp3,52 triliun.

Sementara itu, realisasi penyaluran dana desa mengalami penurunan. Kemenkeu mencatat, per Januari 2022 ini penyaluran dana desa hanya Rp340 miliar, turun 100 persen dibandingkan Januari 2021 yang sebesar Rp750 miliar.

"Dana desa lebih rendah karena tidak atau belum semua daerah ajukan permohonan dana desa," ujar dia.

3. Realisasi belanja Pemda turun 4,8 persen

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Sayangnya, meski realisasi TKDD naik, realisasi belanja Pemda turun 4,8 persen dibandingkan Januari tahun lalu. Kemenkeu mencatat, realiasasi belanja Pemda pada Januari 2022 ini hanya Rp18,66 triliun dari pagu Rp946,19 triliun atau 1,97 persen dari APBD. Sementara itu, pada Januari 2021, realisasi belanja Pemda tembus Rp19,6 triliun dari pagu Rp960,55 triliun, atau 2,04 persen terhadap APBD.

"Ini terutama realisasi belanja di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang lebih rendah pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Yang alami kenaikan belanja di bidang ekonomi, yaitu Rp0,78 triliun ke Rp0,99 triliun. Ini tentu perlu kita lihat karena belanja di daerah juga memili peranan penting untuk mendorong pemulihan ekonomi di masing-masing daerah. Akselerasi dari belanja di daerah kita harapkan bisa terjadi," ujar Sri Mulyani.