Defisit APBN per September Melebar Jadi 1,56 Persen terhadap PDB
- Pendapatan negara per September turun 7,2 persen
- Realisasi penerimaan pajak Rp1.295,3 triliun
- Capaian belanja negara hingga Rp2.234,8 triliun
Jakarta, IDN Times – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga September atau akhir kuartal III-2025 alami defisit sebesar Rp371,5 triliun atau 1,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Posisi defisit tersebut melebar dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang baru mencapai 1,10 persen dan lebih besar dibandingkan bulan lalu sebesar 1,35 persen terhadap PDB.
“Hingga September 2025, defisit anggaran tercatat Rp371,5 triliun atau 1,56 persen dari PDB. Angka ini lebih rendah dibandingkan outlook sebesar 2,78 persen terhadap PDB,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (14/10/2025).
1. Pendapatan negara per September susut 7,2 persen
Purbaya mengungkapkan pelebaran defisit ini terjadi lantaran realisasi belanja negara lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara yang masuk.
Secara rinci, pendapatan negara hingga September 2025 mencapai Rp1.863,3 triliun, atau turun 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian ini baru 65 persen dari outlook yang ditetapkan sebesar Rp2.865,5 triliun.
“Tekanan terhadap pendapatan negara bersumber dari penurunan harga komoditas global yang memengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan pertambangan,” tutur Purbaya.
2. Realisasi penerimaan pajak Rp1.295,3 triliun
Lebih rinci, total penerimaan perpajakan mencapai Rp1.516,6 triliun, terkontraksi 2,9 persen (year on year/yoy). Dari jumlah tersebut, pajak tercatat sebesar Rp1.295,3 triliun atau turun 4,4 persen (yoy), sedangkan bea dan cukai mencapai Rp221,3 triliun, tumbuh 7,1 persen (yoy).
Meski demikian, ia mengklaim sektor manufaktur dan jasa masih menjadi penopang utama penerimaan pajak nasional.
3. Capaian belanja negara hingga Rp2.234,8 triliun
Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp2.234,8 triliun atau 63,4 persen dari outlook, namun masih terkontraksi 0,8 persen (yoy). Secara lebih rinci, belanja pemerintah pusat tercatat Rp1.589,9 triliun atau turun 1,6 persen (yoy), terdiri atas belanja K/L sebesar Rp800,9 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp789 triliun, dan transfer ke daerah Rp644,9 triliun.
“Belanja pemerintah pusat tetap tumbuh positif, terutama didorong percepatan pelaksanaan program-program prioritas seperti bantuan sosial (bansos) dan belanja modal infrastruktur,” ujar Purbaya.
Dengan capaian tersebut, keseimbangan primer mencatatkan surplus sebesar Rp18 triliun.
“Ini mencerminkan konsolidasi fiskal yang berlanjut. Kondisi ini menunjukkan APBN 2025 tetap adaptif dan kredibel dalam menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi nasional dan keberlanjutan fiskal jangka menengah,” ucapnya.
