Defisit APBN Tetap di Bawah 3 Persen, Andalkan Efisiensi dan Batu Bara
- Pemerintah menegaskan defisit APBN 2026 akan dijaga tetap di bawah 3 persen PDB melalui efisiensi belanja dan peningkatan penerimaan negara, sesuai amanat UU Keuangan Negara.
- Efisiensi dilakukan lewat penghematan belanja kementerian/lembaga serta kajian fleksibilitas kerja ASN, termasuk opsi bekerja dari rumah untuk menekan biaya operasional.
- Pemerintah mengoptimalkan penerimaan dari batu bara dengan revisi RKAB dan potensi pajak ekspor, sambil mempercepat konversi PLTD ke PLTS guna mengurangi konsumsi BBM.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam merespons kenaikan harga minyak global akibat memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah.
Sebaliknya, pemerintah akan menjaga defisit APBN melalui efisiensi belanja operasional serta peningkatan penerimaan negara. Dengan langkah tersebut, pemerintah menargetkan defisit tetap berada di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
"Tadi dalam rapat dengan Bapak Presiden, arahan yang disampaikan adalah menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen," ujar Airlangga dalam keterangannya, dikutip Jumat (20/3/2026).
1. Pemerintah putuskan akan lakukan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga
Dari sisi belanja, pemerintah akan melakukan efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga.
Menurut Airlangga, langkah tersebut sebelumnya telah dibahas bersama instansi terkait.
2. Kaji kebijakan fleksibilitas kerja bagi ASN
Pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja bagi aparatur sipil negara (ASN), baik di pusat maupun daerah, termasuk opsi bekerja dari rumah satu hari dalam lima hari kerja sebagai bagian dari efisiensi operasional. Pemerintah juga membuka peluang penerapan kebijakan serupa di sektor swasta.
"Seluruhnya masih kami siapkan. Setelah konsepnya matang, akan segera kami sampaikan secara lebih rinci kepada publik," ujarnya.
3. Optimalkan penerimaan dari batu bara
Sementara itu, dari sisi penerimaan, Airlangga menyebut Presiden Prabowo menginstruksikan optimalisasi penerimaan negara dari komoditas batu bara. Langkah ini dilakukan untuk memanfaatkan kenaikan harga batu bara yang terdorong oleh disrupsi distribusi minyak mentah dan gas alam cair (LNG) akibat ketegangan di Timur Tengah.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara tahun 2026.
"Seiring kenaikan harga, akan dihitung pula potensi pajak ekspor batu bara. Besarannya masih dikaji oleh tim, dengan harapan pendapatan negara meningkat dari windfall profit," jelasnya.
Selain membahas APBN, rapat tersebut juga menyoroti percepatan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) guna mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
"Presiden mengarahkan agar program ini segera direalisasikan. Perhitungan konversi juga akan dipercepat, dan Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan berbagai kendala yang ada," papar Airlangga.
