Dermawan Qatar Ikut Bantu Bangun 1 Juta Rumah di Indonesia

27 Des 2024, 14:37 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12). (dok. Tim Komunikasi Prabowo)

Jakarta, IDN Times - Qatar dan Abu Dhabi bakal ikut terlibat program pembangunan 3 juta rumah per tahun, yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, dengan total dukungan 7 juta unit rumah dari kedua negara tersebut.

"Dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," kata Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (27/12/2024).

1. Rincian dukungan Qatar-Abu Dhabi di program perumahan

Ilustrasi rumah subsidi. (IDN Times/Dhana Kencana)

Adik Prabowo itu menjelaskan, dukungan mencakup pendanaan pemerintah Qatar untuk 5 juta rumah, pemerintah Abu Dhabi 1 juta rumah, dan tambahan 1 juta rumah dari dermawan Qatar.

Dukungan tersebut bagian dari target Prabowo membangun 15 juta rumah dalam lima tahun, sekaligus menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung ke Abu Dhabi, dan pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan," ujarnya.

2. Butuh Rp53,6 triliun untuk bangun 3 juta rumah per tahun

Ilustrasi rupiah. (dok. BNI)

Pemerintah memang tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan dibutuhkan dana mencapai Rp53,6 triliun untuk program rumah.

Kementerian PKP telah mengusulkan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan, guna mendukung program 3 juta rumah. Sedangkan anggaran Kementerian PKP hanya Rp5,1 triliun pada 2025.

"Kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Sehingga kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Ara dikutip Senin, 18 November 2024.