Ekonom: SoftBank Mundur dari Proyek IKN karena Risiko Politik Tinggi

14 Mar 2022, 11:01 WIB

Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa topi pet putih melihat peta kawasan IKN (IDN Times/Ervan)

Jakarta, IDN Times - Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai mundurnya perusahaan modal ventura, SoftBank dari proyek ibu kota negara (IKN) disebabkan adanya risiko politik yang tinggi. Terlebih dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang membuat para investor memilih wait and see.

"Investasi di IKN bukan jangka pendek, tapi butuh kepastian jangka panjang. Dikhawatirkan risiko politik terkait pemilu akan membuat proyek IKN terkendala, bahkan bisa berhenti total," kata Bhima kepada IDN Times, Senin (14/3/2022).

Selain risiko politik, menurut Bhima ada beberapa sebab lain yang membuat SoftBank mundur dari proyek IKN, apa saja?

1. Masalah keuangan SoftBank

CEO Softbank Masayoshi Son tengah berbincang dengan Luhut Pandjaitan. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Alasan lainnya, menurut Bhima, SoftBank telah memiliki masalah keuangan internal, khususnya pada masa pandemik. Kerugian SoftBank dari Wework pada 2020, Alibaba pada 2021 belum bisa tergantikan hingga saat ini.

"Mundurnya SoftBank memberi sinyal kepada investor dibalik SoftBank bahwa strategi perusahaan akan lebih fokus pada pendanaan startup digital, bukan proyek pemerintahan," ucap Bhima.

2. Faktor perang Rusia-Ukraina

Tentara Ukraine bersiap di posisi di pangkalan udara militer Vasylkiv di Kyiv, Ukraina, Sabtu (26/2/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Maksim Levin.

Faktor lain yang membuat SoftBank mundur dari IKN adalah perang Rusia dan Ukraina yang menambah deretan ketidakpastian global. Menurutnya, investor juga membaca risiko inflasi yang tinggi di negara maju akan membuat biaya pembangunan IKN naik signifikan.

Biaya besi baja, barang material konstruksi pun akan mengalami kenaikan imbas dari terganggu nya rantai pasok global.

"Hal ini pernah terjadi saat pembangunan ibu kota negara di Putrajaya-Malaysia saat krisis moneter 1998, membuat biaya pembangunan naik signifikan," ujar Bhima. Sehingga, naiknya suku bunga diberbagai negara turut meningkatkan biaya dana atau cost of fund khususnya bagi investor yang memiliki rasio utang tinggi.

3. Dua dampak dari mundurnya Softbank

CEO Softbank Masayoshi Son di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat 10 Januari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Bhima menilai konsekuensi dari mundurnya SoftBank ada dua. Pertama, jika Pemerintah ingin mengejar pembangunan IKN tepat waktu maka investasi awal IKN sebanyak 80-90 persen harus diperoleh dari APBN.

"Ditengah target menurunkan defisit dibawah 3 persen pada 2023 maka Pemerintah akan andalkan keuntungan penerimaan dari komoditas, dan menambah pembiayaan utang baru," katanya memaparkan.

Kedua, Pemerintah perlu cari pengganti SoftBank entah lembaga investasi hedge fund maupun sovereign wealth fund dari negara mitra, seperti Arab Saudi. Sayangnya, lanjut Bhima, mencari investor sekelas SoftBank bukan hal mudah, apalagi proses pembangunan IKN segera dimulai.

"Butuh proses uji kelayakan, pembacaan situasi ekonomi dan hitung-hitungan manfaat sosial-politik bagi investor," ucapnya.