Ekonomi Kuartal III-2026 Tumbuh 5,47 Persen, INDEF: Perlu Ditelusuri

Peneliti Center of Macroeconomics, Finance, and Investment INDEF, Riza Annisa Pujarama, mengatakan konsumsi rumah tangga memang meningkat dari 4,89 persen menjadi 5,04 persen secara tahunan (year on year/yoy). Namun, pertumbuhannya melambat jika dilihat secara YTD.

Kenaikan konsumsi juga belum sepenuhnya mencerminkan penguatan daya beli. Masyarakat masih menghadapi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan inflasi pangan.

Riza bahkan menyoroti meningkatnya konsumsi pada subsektor restoran, hotel, dan kesehatan. Kondisi tersebut perlu dicermati karena berpotensi mencerminkan lipstick effect, yakni kecenderungan masyarakat tetap membelanjakan uang untuk kebutuhan atau pengalaman tertentu meskipun kondisi keuangan sedang tertekan.

Di sisi lain, kelas menengah menghadapi tekanan ekonomi dan beban pajak, tetapi belum sepenuhnya terjangkau perlindungan sosial. Sementara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi relatif lebih mampu menghadapi tekanan tersebut.

INDEF menilai stimulus fiskal perlu diarahkan lebih tepat sasaran, terutama untuk menjaga daya beli kelas menengah dan kelompok rentan. Pemerintah juga perlu mempercepat realisasi sisa anggaran ke kegiatan produktif, bukan sekadar mengejar penyerapan belanja.

Tantangan lain yang perlu diperhatikan pada kuartal IV-2026 meliputi keberlanjutan fiskal, peningkatan penerimaan pajak, outlook peringkat investasi, konsistensi kebijakan, hingga kualitas tata kelola kelembagaan negara.

Di tengah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen, sektor pertanian justru hanya tumbuh 0,46 persen. Padahal, sektor ini menyerap 28,2 persen tenaga kerja Indonesia, terbesar dibandingkan sektor lainnya.

Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF, Afaqa Hudaya, menilai kesenjangan tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum cukup inklusif bagi petani dan nelayan.

Tekanan sektor pertanian juga berpotensi meningkat akibat El Niño 2026. Mengacu pada data BPS dan BMKG yang dipaparkan dalam diskusi, fenomena El Niño tahun ini diperkirakan lebih kuat dibandingkan 2023, dengan kondisi kemarau lebih kering dan pasokan air terbatas.

Dampaknya mulai terasa sejak masa panen September. Produksi padi pada Oktober-Desember 2026 diproyeksikan turun 16,3 persen. Keterlambatan hujan juga membuat jadwal tanam dan panen bergeser.

Berkurangnya pasokan pangan kemudian mendorong inflasi pangan, sementara inflasi inti justru menurun. Menurut Afaqa, kondisi ini menunjukkan tekanan harga lebih banyak berasal dari sisi pasokan sekaligus mengindikasikan daya beli masyarakat mulai tertekan.

Persoalan lain muncul pada distribusi beras. Meskipun cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog masih besar, harga beras medium telah melampaui harga eceran tertinggi (HET). Salah satu penyebabnya adalah stok yang terkonsentrasi di gudang pemerintah, sementara volume penyalurannya masih terbatas.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, INDEF merekomendasikan percepatan tanam melalui pompanisasi, perbaikan irigasi, dan penggunaan benih tahan kekeringan.

Penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga perlu diperbesar, terutama ke provinsi dengan inflasi pangan tertinggi. Pemerintah turut didorong mengevaluasi HET agar sesuai dengan perkembangan harga gabah.

Selain menjaga pasokan, perlindungan terhadap petani gurem, buruh tani, dan nelayan perlu diperkuat. Investasi adaptasi iklim serta hilirisasi pertanian juga harus memberikan manfaat ekonomi langsung bagi petani.

Kepala Center of Digital Economy & SMEs INDEF, Izzudin Al Farras Adha, menyoroti ketimpangan penyaluran pembiayaan antara usaha besar dan UMKM.

Pertumbuhan kredit perbankan pada Agustus 2026 mencapai 13,65 persen. Namun, kredit UMKM hanya tumbuh 2,32 persen. Penyaluran kredit masih didominasi kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4 dengan porsi lebih dari 54 persen, terutama untuk kredit non-UMKM.

Menurut Farras, pembiayaan UMKM juga masih didominasi skema komersial dibandingkan kredit usaha rakyat (KUR), meskipun KUR mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah.

Struktur penyalurannya pun belum banyak berubah. Kredit usaha mikro justru mengalami penurunan sejak awal tahun, kredit usaha kecil meningkat, sedangkan kredit usaha menengah relatif stabil.

Akses pembiayaan semakin berat karena suku bunga Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan banyak negara lain. Di sisi lain, penyaluran pinjaman melalui peer-to-peer (P2P) lending ke sektor produktif belum mencapai target minimal 40 persen dan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa serta cenderung menyasar kebutuhan konsumtif.

Farras juga menyoroti maraknya pinjaman online ilegal yang berpotensi memperburuk kondisi keuangan pelaku usaha.

Karena itu, INDEF menilai skema pembiayaan UMKM perlu dibenahi, mulai dari kemudahan akses KUR, pemerataan penyaluran ke daerah yang membutuhkan, hingga penguatan ekosistem P2P lending agar lebih banyak mendanai kegiatan produktif.

Selain pembiayaan, pemerintah didorong menghubungkan belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan aktivitas ekonomi lokal. Pengadaan bahan pangan untuk program tersebut seharusnya melibatkan UMKM dan petani setempat dengan menetapkan porsi pengadaan minimal.

Dengan begitu, belanja MBG tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan program, tetapi juga menciptakan permintaan bagi produk pertanian lokal dan memperluas pasar UMKM.

INDEF juga meminta stimulus fiskal lebih diarahkan ke sektor pertanian, wilayah dengan pertumbuhan ekonomi lambat, dan sektor padat karya.

Sementara itu, komunikasi publik mengenai kebijakan perpajakan digital bagi UMKM perlu diperbaiki agar pelaku usaha memahami kewajiban dan dampaknya terhadap kegiatan bisnis.