Ekspor Bahan Mentah Dilarang, Indonesia Bersikap Laiknya Orang Timur

17 Jan 2023, 21:30 WIB

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melepas keberangkatan kapal Ajkwa yang mengangkut konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) dari Pelabuhan Amamapare, Mimika, Papua Tengah, pada Senin (15/8/2022). (IDN Times/Herka Yanis)

Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyebut sikap Indonesia melarang ekspor bahan baku mentah laiknya kepribadian khas orang Timur.

Indonesia, kata Bahlil, selama ini selalu dianggap sebagai anak baik. Namun, perlahan imej tersebut harus diubah dengan tidak selalu menuruti permintaan negara-negara maju untuk ekspor bahan baku mentah.

"Jadi memang kita ini larang ekspor bahan baku. Mau jadi anak baik, tapi kita dianggap bisa diatur-atur atau menjadi anak baik, tapi yang agak sedikit keras kepala seperti orang Timur kayak saya. Orang Timur itu hatinya baik, tapi punya prinsip. Nah, posisinya adalah kamu mau ikut-ikut orang lain atur-atur kita atau tidak," tutur Bahlil, dalam konferensi pers virtual, Selasa (17/1/2023).

1. Hilirisasi jadi pintu bagi Indonesia menjadi negara maju

Presiden Jokowi resmikan pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia dan Mobil Listrik, Rabu (16/3/2022). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Bahlil pun mengapresiasi kebijakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang memutuskan tidak akan mengekspor komoditas mentah. Komoditas mentah mesti diolah dulu di dalam negeri sebelum diekspor.

"Nah saya berpendapat bahwa Bapak Presiden Jokowi sudah memutuskan bahwa hilirisasi adalah pintu gerbang untuk menuju perubahan terhadap Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju, untuk meningkatkan competitiveness kita," kata Bahlil.

2. Indonesia gak ada urusan bikin senang semua negara

Ilustrasi Ekspor. (IDN Times/Aditya Pratama)

Kebijakan tidak mengekspor komoditas mentah pun mendapatkan tentangan dari banyak negara. Bahlil pun mengatakan, pemerintah tidak peduli apakah negara itu setuju atau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah.

"Bahwa ada yang setuju gak setuju itu urusan mereka. Kita ini bukan pemerintah memuaskan semua orang global, bahwa ada yg setuju ga setuju biasa aja, tetapi yang penting kita lakukan benar kita yakin, yang penting jangan korupsi jangan merugikan rakyat," beber Bahlil.

3. Indonesia digugat WTO

Ilustrasi pertambangan nikel. ANTARAFOTO/Jojojn

Salah satu komoditas yang dilarang untuk diekspor secara mentah adalah nikel. Kebijakan itupun membuat Uni Eropa melalui World Trade Organization (WTO) menggugat Indonesia.

"Saya jujur mengatakan, saya bingung dengan cara berpikir dari sebagian negara-negara maju. Ketika Indonesia memperjuangkan untuk hilirisasi memberikan nilai tambah dan kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha lokal, sebagian negara-negara tersebut tidak mau. Sementara mereka tahu bahwa sebuah negara berkembang menuju negara maju, salah satu instrumennya adalah melakukan hilirisasi," beber Bahlil dalam pernyataan resmi yang diterima IDN Times, Selasa (10/1/2023).