Erick Thohir: Biaya Perawatan COVID-19 Rp105 Juta Per Dua Minggu!
Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengungkapkan, bahwa new normal atau kenormalan baru harus dihadapi dengan waktu yang cukup lama.
Alasannya, hingga sampai saat ini, vaksin COVID-19 belum juga ditemukan.
"Karena selama vaksinnya belum ditemukan, mohon maaf juga mesti ingat vaksin habis ditemukan, lalu diproduksi, dan habis produksi lalu didistribusi. Habis itu baru disuntik, nah itu makan waktu," katanya dalam diskusi online, Jumat(29/5).
1. Erick mengingatkan agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol COVID-19 karena biaya perawataan tidak murah
Erick mengingatkan, karena itu dia meminta masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol COVID-19 jika nantinya kenormalan baru mulai diterapkan, lantaran biaya yang dikeluarkan untuk perawatan virus corona cukup fantastis.
"Data di BUMN (rumah sakit), COVID-19 itu Rp105 juta per dua minggu, jadi kalau bisa jangan sakit, tetap disiplin," ujarnya.
Terlepas dari itu menurutnya, new normal harus dijadikan sebagai kesempatan untuk membangun fondasi perekonomian dan supply chain.
2. Seluruh BUMN telah menyampaikan antisipasi new normal
Ada pun Erick menyampaikan, seluruh BUMN sebanyak 142 telah melaporkan protokol kesiapan antisipasi new normal dengan lengkap hingga Kamis, 27 Mei 2020 lalu. Menurutnya, seluruh protokol normal baru di BUMN sudah komplet meski pun target penyelesaiannya telat 2 hari dari yang dijadwalkan, yaitu tanggal 25 Mei 2020.
3. 3 perusahaan BUMN terlambat mempersiapkan protokol kenormalan baru
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, ada beberapa BUMN yang memang belum melengkapi administrasi penyusunan protokol kesehatan dengan detail, seperti PT PANN , PT Kertas Kraft Aceh, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
Ketiga perusahaan tersebut belum melapor karena belum mempersiapkan secara detail terkait antisipasi skenario new normal yang ditugaskan Erick Thohir. Dia menyebut itu hanya jumlah kecil dibandingkan perusahaan BUMN yang telah memberikan laporan.
