Erick Thohir dan Maruarar Cek Hunian TOD Perumnas Depok-Manggarai
- Menteri PKP dan Menteri BUMN tinjau apartemen berkonsep TOD
- Proyek hunian vertikal Perumnas mendapat pujian, namun masih ada pekerjaan rumah
Jakarta, IDN Times - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama Menteri BUMN Erick Thohir melakukan tinjauan dan pengecekan beberapa apartemen berkonsep transit oriented development (TOD), atau hunian terintegrasi dengan angkutan publik.
Lokasi pertama yang dikunjungi, hunian milenial di Depok, Apartemen Mahata Semesta Margonda. Lalu keduanya meninjau aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI di kawasan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan.
Beberapa pejabat dan bos perusahaan BUMN juga ikut menemani, mulai dari Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitpulu, hingga Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro.
1. Proyek TOD dinikmati semua kalangan
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar memuji proyek Samesta milik Perum Perumnas, yang menyediakan hunian vertikal untuk berbagai kalangan masyarakat.
"Di sini kita mengecek dari Perumnas, dikatakan ini adalah satu proyek yang cukup berhasil. Di sini ada yang buat masyarakat di (kelompok ekonomi) bawah, sedang, sama di atas," ujar Ara.
2. Lift harus diperbaiki
Ara mengaku tidak mendapat keluhan apapun dari konsumen penghuni apartemen TOD tersebut. Namun, ia masih menemukan beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus diperbaiki dalam pengecekan itu.
"Kalau ada beberapa hal yang menurut saya harus diperbaiki, nomor satu lift. Saya cek langsung. Saya naik sama Pak Erick enam kali. Empat kali itu tidak bisa jalan, akhirnya musti turun. Kita padahal cuman 4-5 orang," ungkapnya.
3. Erick minta berbagai regulasi jelas dan beri kepastian
Pada kesempatan sama, Erick Thohir menyebut, BUMN akan terus berkolaborasi dalam program yang dijalankan pemerintah. Namun, ia meminta agar semua regulasi yang dibuat oleh pemerintah bisa memberikan kepastian bagi swasta juga.
Apabila regulasinya jelas, Erick menyakini akan banyak swasta ikut tertarik berpartisipasi dengan BUMN
"Tentu kami sebagai Kementerian BUMN, Kita kan kementerian korporasi, bukan regulasi. Memang banyak sekali beberapa pemikiran yang selama ini kita coba dorong. Tapi yang paling penting adalah regulasi. Kalau pihak BUMN saja kena isu regulasi, apalagi pihak swasta," tuturnya.
