- Jawa sebesar 71,5 persen
- Sumatera sebesar 13,9 persen
- Sulawesi sebesar 5,4 persen
- Kalimantan sebesar 4,5 persen
- Bali dan Nusa Tenggara sebesar 3,7 persen
- Maluku dan Papua sebesar 1 persen
Fintech Tumbuh saat KUR Melandai, Jadi Alternatif Pembiayaan UMKM
Intinya sih...
- Fintech lending tumbuh signifikan saat KUR melandai
- Peran fintech lending penting bagi UMKM yang belum terlayani optimal oleh perbankan
- Kebijakan keuangan perlu lebih berpihak pada sektor produksi dan literasi keuangan masih rendah di Indonesia
- Penyaluran pembiayaan fintech lending masih terkonsentrasi di Pulau Jawa
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Jakarta, IDN Times – Industri fintech lending atau pinjaman daring (pindar) terus menunjukkan peran strategis secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat, terutama di tengah tren perlambatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Komite Pengarah Indonesia Fintech Society (IFSoc) Hendri Saparini mengatakan, kinerja fintech lending legal justru mencatat pertumbuhan signifikan ketika pertumbuhan KUR, khususnya di sektor produksi, mulai melandai.
Berdasarkan data paparan Hendri, outstanding pindar meningkat dari Rp60 triliun pada 2023 menjadi Rp77 triliun pada 2024, atau tumbuh 28 persen secara tahunan. Hingga September 2025, outstanding pindar kembali naik 13 persen menjadi Rp87 triliun.
“Pada 2024, outstanding pindar tercatat sebesar Rp77 triliun, dan pada September 2025 melonjak menjadi Rp87 triliun. Angka ini jauh melampaui pertumbuhan KUR yang saat ini cenderung melandai, terutama KUR untuk sektor produksi,” ujar Hendri dalam diskusi, Jumat (19/12/2025).
1. Masih banyak penduduk berusia dewasa belum memiliki rekening
Capaian tersebut menegaskan peran fintech lending sebagai alternatif pembiayaan yang semakin penting bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama bagi kelompok yang belum terlayani optimal oleh perbankan.
Hendri menambahkan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam inklusi keuangan. Sekitar 48 persen penduduk dewasa belum memiliki rekening bank, sementara sekitar 40 persen lainnya masih masuk kategori underbanked atau unbanked.
“Kondisi ini menunjukkan perlunya inovasi layanan keuangan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses pembiayaan, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun kegiatan usaha,” tegasnya.
2. Literasi keuangan rendah, IFSoc minta kebijakan sektor keuangan harus seimbang
Menurut Hendri, kebijakan keuangan juga perlu lebih berpihak pada sektor produksi agar pertumbuhan ekonomi berjalan lebih seimbang.
“Konsumsi memang penting, tetapi dukungan pembiayaan ke sektor produksi juga krusial,” katanya.
Dari sisi literasi keuangan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara ASEAN lainnya. Tingkat literasi keuangan di Thailand telah mencapai sekitar 71 persen dan Malaysia 88 persen. Sementara itu, Filipina juga berada di atas Indonesia. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan rendahnya tekanan inflasi di negara-negara tersebut.
“Fokus kita seharusnya bukan membesarkan masalah, melainkan mencari solusi. Secara makro, fintech terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan membantu mengurangi kemiskinan,” ujar Hendri.
3. Penyaluran pembiayaan fintech lending masih banyak di Jawa
Sementara itu, dari sisi sebaran wilayah, penyaluran fintech lending masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Adapun rinciannya sebagai berikut:
Distribusi tersebut menunjukkan peluang ekspansi fintech lending ke luar Jawa masih terbuka lebar, seiring dengan upaya peningkatan inklusi dan literasi keuangan di daerah.
