Berapa Banyak Gaji Petugas PPS 2024?

Diketahui dari situs Komisi Pemilihan Umum, gaji atau honor PPS Pemilu 2024 adalah sebesar Rp1,5 juta per bulan untuk posisi ketua PPS.

Sedangkan anggota PPS mendapatkan gaji sebesar Rp1,3 juta per bulan dengan masa kerja selama 15 bulan. Masa kerja tersebut sama-sama berlaku untuk ketua maupun anggota PPS. PPS akan mulai bekerja dari 17 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Selama penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung, PPS memiliki wewenang atau haknya. Berikut ini adalah wewenang dari PPS.

• Membentuk KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang bertugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara.
• Mengangkat Pantarlih atau orang yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih ketika menjelang Pemilu 2024.
• Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap.
• Melakukan wewenang lain yang diamanatkan oleh KPU, baik KPU provinsi, kabupaten/kota, dan juga PPK sesuai dengan aturan perundang-undang.
• Melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berlandaskan Pasal 18 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, PPS memiliki beberapa tugas dalam melakukan penyelenggaraan Pemilu 2024. Berikut ini adalah tugas-tugas PPS berdasarkan pasal tersebut.

• Mengumumkan daftar pemilih sementara.
• Menerima masukan atau saran dari masyarakat terkait daftar pemilih sementara.
• Melakukan perbaikan serta mengumumkan hasil dari perbaikan daftar pemilih sementara.
• Mengumumkan daftar pemilih tetap dan juga melaporkannya kepada KPU Kabupaten/Kota serta PPK.
• Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
• Menyampaikan hasil dari perhitungan suara seluruh TPS kepada PPK.
• Mengevaluasi dan membuat laporan untuk setiap tahapan terkait penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya.
• Melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan tugas serta wewenang PPS kepada masyarakat.
• Melakukan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta PPK berdasarkan aturan perundang-undangan.
• Melakukan tugas-tugas lainnya yang telah diatur menurut ketentuan perundang-undangan.

Masih berlandaskan PKPU Nomor 8 Tahun 2022, ada beberapa kewajiban PPS yang harus dipenuhi selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Berikut ini adalah kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh PPS.

• Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta PPK dalam melakukan pemutakhiran data, diantaranya adalah data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap.
• Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK.
• Menjaga serta mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara dan juga setelah kotak suara disegel.
• Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah dilakukannya rekapitulasi hasil perhitungan suara pada tiap TPS.
• Menindaklanjuti temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Keluarahan/Desa.
• Membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilu, kecuali penghitungan suara.
• Melakukan kewajiban lainnya yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta PPK yang sudah diatur sesuai dengan peraturan undang-undang.
• Melakukan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pelantikan anggota PPS Pemilu 2024 dilaksanakan pada Selasa (24/01/2023). Pelantikan diadakan serentak untuk menyambut Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.