Indonesia Butuh Anggaran Rp10.218 Triliun untuk Bangun Infrastruktur hingga 2029
- APBN hanya mampu danai 40 persen dari total kebutuhan anggaran infrastruktur
- Pemerintah optimalkan skema KPBU untuk perluas pembangunan infrastruktur
- Pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU 2025-2029 capai Rp544,48 triliun
Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembiayaan masih menjadi tantangan mendesak dalam upaya pemerintah memperluas konektivitas dan memastikan akses yang merata terhadap layanan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Indonesia.
Ia mengungkapkan, total kebutuhan investasi infrastruktur nasional untuk periode 2025 hingga 2029 diperkirakan mencapai 625 miliar dolar AS, atau setara Rp10.218 triliun (asumsi kurs Rp16.350 per dolar AS).
"Pembiayaan masih menjadi kendala utama. Total kebutuhan investasi infrastruktur untuk periode 2025 hingga 2029 diperkirakan sekitar 625 miliar dolar AS," ujarnya dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025).
1. APBN hanya mampu danai 40 persen dari total kebutuhan anggaran infrastruktur
Sri Mulyani menjelaskan, APBN hanya mampu mendanai sekitar 40 persen dari total kebutuhan investasi infrastruktur nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pendanaan yang signifikan dalam upaya memenuhi target pembangunan infrastruktur, khususnya untuk memperluas konektivitas dan meningkatkan pemerataan akses layanan dasar di seluruh Indonesia.
"Kita benar-benar menghadapi kesenjangan pendanaan ini," ujarnya.
Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah menilai perlu adanya partisipasi aktif dari sektor swasta serta dukungan dari berbagai mitra internasional. Selain itu, penciptaan mekanisme pendanaan yang inovatif juga menjadi kebutuhan mendesak.
2. Pemerintah optimalkan skema KPBU untuk perluas pembangunan infrastruktur
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen dalam menjalankan pembangunan infrastruktur nasional dengan mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema ini menjadi solusi strategis dalam menghadapi keterbatasan anggaran APBN sekaligus membuka peluang investasi dari pihak swasta dan luar negeri guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
"Sesuai arahan Presiden, kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien," tutur Menteri PU, Dody Hanggodo.
3. Pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU 2025-2029 capai Rp544,48 triliun
Sebagian dari strategi pendanaan kreatif, Kementerian PU telah menetapkan target pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU pada periode 2025–2029 senilai Rp544,48 triliun.
Rencana ini mencakup pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman. Dengan keterlibatan sektor swasta, diharapkan proyek-proyek tersebut dapat terealisasi dengan lebih optimal, baik dalam aspek pendanaan maupun efisiensi pelaksanaan.
Melalui KPBU, pemerintah membuka ruang bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dengan tetap memprioritaskan manfaat bagi masyarakat. Dengan model pembiayaan yang lebih fleksibel, pemerintah tetap berperan sebagai regulator dan pengawas guna memastikan kualitas serta keberlanjutan proyek yang dikerjakan.
Salah satu sektor infrastruktur yang menjadi prioritas investasi adalah pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung ketahanan air dan konektivitas nasional, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan.
"KPBU bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga upaya mendorong inovasi serta memperkuat soft-skill dan hard-skill tenaga kerja nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, kami optimistis pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global," tuturnya.
