Jokowi Minta Anak Buah Hati-hati Putuskan Kebijakan Ekonomi
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta seluruh jajarannya berhati-hati dalam memutuskan kebijakan terutama di bidang ekonomi. Apalagi Indonesia baru memasuki masa transisi usai dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir Desember 2022.
"Oleh sebab itu, setelah PPKM kita cabut akhir tahun 2022, masa ini adalah masa transisi dan kita tetap harus waspada, hati-hati dalam memutuskan kebijakan utamanya ekonomi," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Gedung AA Maramis, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2023).
1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada posisi yang baik
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, saat ini Indonesia berada dalam posisi yang baik. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022 yang tumbuh di atas 5 persen.
"Sekarang ini kita berada pada posisi yang sangat baik, kuartal ketiga berada di angka 5,72 persen, dan year on year di tahun 2022 seperti tadi Pak Menko (Perekonomian) menyampaikan 5,3 persen. Kalau itu tercapai itu saya kira sebuah prestasi yang sangat baik yang bisa kita capai," tutur Jokowi.
2. Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal III tembus 5,3 persen
Sementara itu, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa ekonomi Indonesia pulih secara meyakinkan sehingga target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen diyakini dapat dicapai.
"Diperkirakan (pertumbuhan ekonomi) year on year bisa dicapai di angka 5,3 persen. Kemudian fondasi perekonomian masih kuat antara lain dari konsumsi, investasi, dan ekspor yang kembali menjadi penggerak ekonomi," sebutnya.
3. Konsolidasi fiskal berjalan lebih cepat dari proyeksi
Airlangga menjelaskan, konsolidasi fiskal berjalan lebih cepat dari perkiraan semula. Defisit APBN sudah di bawah 3 persen pada tahun 2022, yaitu 2,38 persen.
Selain itu, inflasi tetap terkendali di level 5,51 persen pada Desember 2022. Hal itu tercapai berkat koordinasi dan kerja keras antara pemerintah pusat dan daerah.
Kemudian tingkat pengangguran turun menjadi 5,86 persen pada Agustus 2022, diikuti dengan penurunan kemiskinan menjadi 9,54 persen pada Maret 2022.
"Kinerja ini dapat dicapai berkat kebijakan Bapak Presiden yaitu rem dan gas yang berjalan responsif dan adaptif," tambah Airlangga.
