Jokowi Naikkan Tunjangan Pegawai Komnas HAM, Ini Rinciannya

02 Sep 2024, 16:20 WIB

Trio Hamdani

Ilustrasi kantor Komnas HAM di area Menteng, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Intinya sih...

Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 94 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
Pasal 2 Perpres tersebut menegaskan bahwa setiap pegawai akan mendapatkan tunjangan kinerja bulanan, disesuaikan dengan capaian pegawai.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 94 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Peraturan yang ditandatangani pada 28 Agustus 2024 itu menggantikan Perpres Nomor 51 Tahun 2019 yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan reformasi birokrasi di lingkungan tersebut.

"Sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja," tulis Perpres tersebut, dikutip Senin (2/9/2024).

1. Tunjangan berlaku efektif sejak Perpres diundangkan

Ilustrasi Undang-Undang (IDN Times/Arief Rahmat)

Pasal 2 dari Perpres tersebut menegaskan, setiap pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM, selain menerima penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga akan mendapatkan tunjangan kinerja bulanan. Pemberian tunjangan akan disesuaikan dengan capaian pegawai.

Lebih lanjut, Pasal 4 menyebutkan, tunjangan kinerja tersebut akan mulai diberikan sejak beleid tersebut diberlakukan. Artinya, tunjangan akan langsung efektif setelah Perpres diundangkan.

Pasal 5 mengatur pajak penghasilan atas tunjangan kinerja yang diterima oleh pegawai akan dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemerintah tetapkan kriteria penerima tunjangan kinerja

Ilustrasi insentif. (IDN Times/Aditya Pratama)

Pasal 6 Perpres tersebut mengatur tidak semua pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM berhak menerima tunjangan kinerja.

Dalam ketentuan yang diatur, tunjangan kinerja tidak akan diberikan kepada pegawai yang tidak memegang jabatan tertentu atau yang sedang diberhentikan sementara maupun dinonaktifkan.

Selain itu, pegawai yang telah diberhentikan dari jabatan organiknya dan sedang menerima uang tunggu juga tidak akan menerima tunjangan kinerja. Pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau sedang dalam masa persiapan pensiun juga termasuk dalam daftar mereka yang tidak berhak menerima tunjangan tersebut.