Josua Pardede: Dampak Badan Ekspor SDA ke Kinerja Ekspor Kecil Sekali
- Josua Pardede menilai pembentukan badan ekspor SDA hanya berdampak kecil pada peningkatan ekspor, karena fokus utamanya adalah memperbaiki tata kelola dan meningkatkan penerimaan negara.
- Pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk mengawasi ekspor komoditas strategis serta mengatasi praktik under invoicing yang merugikan penerimaan negara.
- Josua menekankan perlunya penjelasan rinci dan sosialisasi mekanisme operasional badan ekspor agar tidak menghambat fleksibilitas pelaku usaha di tengah pengaruh faktor global terhadap pasar keuangan.
Makassar, IDN Times - Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menilai, dampak pembentukan badan ekspor sumber daya alam (SDA) oleh pemerintah terhadap peningkatan ekspor nasional cenderung terbatas.
Menurutnya, kebijakan tersebut lebih ditujukan untuk memperbaiki tata kelola ekspor dan meningkatkan penerimaan negara dibanding mendongkrak volume ekspor.
"Yang bisa kita pastikan adalah dampaknya kepada ekspor memang kecil sekali. Dampaknya kepada peningkatan ekspor ini relatif kecil karena kan semangat utamanya adalah untuk bisa meningkatkan penerimaan, khususnya penerimaan perpajakan," kata Josua di Makassar, dikutip Minggu (24/5/2026).
1. Motivasi utama pembentukan badan ekspor untuk atasi under invoicing
Sebelumnya, pemerintah telah membentuk BUMN pengelola ekspor melalui anak usaha BPI Danantara, dengan nama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Tugas DSI untuk mengawasi tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.
Josua mengatakan, motivasi utama pembentukan badan tersebut adalah mengatasi praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah nilai sebenarnya yang selama ini dinilai merugikan penerimaan negara.
“Motivasi utamanya pemerintah ingin membenahi under invoicing dan menyentralisir mekanisme eksportir yang harus menjual kepada satu badan,” ujarnya.
2. Perlu penjelasan dan sosialisasi ke dunia usaha lebih rinci soal badan ekspor
Dia menambahkan, hingga saat ini pemerintah masih perlu menjelaskan lebih rinci mekanisme operasional badan ekspor tersebut, termasuk soal skema harga dan teknis transaksi yang akan diterapkan kepada eksportir.
“Kita masih belum tahu mekanisme harganya seperti apa. Jadi kita juga belum bisa menghitung dampaknya secara pasti,” tuturnya.
3. Aturan pelaksana hingga fleksibilitas ke pelaku usaha harus segera disosialisasikan
Selain itu, Josua menilai, masih ada sejumlah persoalan teknis yang perlu diselesaikan pemerintah dalam aturan pelaksanaan agar kebijakan tersebut tidak justru menghambat fleksibilitas pelaku usaha ekspor.
Di sisi lain, dia menilai pergerakan pasar keuangan dan nilai tukar rupiah belakangan ini tidak bisa hanya dikaitkan dengan pembentukan badan ekspor. Menurutnya, ada berbagai faktor global lain yang turut mempengaruhi sentimen pasar, seperti penguatan indeks dolar AS (DXY) dan rilis data current account.
“Pergerakan pasar keuangan tidak bisa dijelaskan hanya dari satu faktor saja karena banyak faktor yang terjadi secara bersamaan,” ucapnya.
