Kementerian dan Lembaga Ramai-Ramai Minta Tambah Anggaran 2027

08 Sep 2026, 00:43 WIB

Triyan Pangastuti

News

Channel

Add Us on Google

Kementerian dan Lembaga Ramai-Ramai Minta Tambah Anggaran 2027

DPR dan Pemerintah menyepakati perubahan dua indikator sasaran pembangunan RAPBN 2027. Dok Kemenkeu

Intinya Sih

Sejumlah kementerian dan lembaga mengajukan tambahan anggaran 2027 dalam rapat kerja DPR pada 31 Agustus hingga 1 September 2026 karena pagu indikatif dinilai belum mencukupi.
Kemendikdasmen meminta tambahan Rp157,76 triliun dari pagu Rp61,10 triliun; Polri Rp66 triliun; Kejaksaan Agung Rp22,1 triliun; serta Setneg dan BNN juga mengajukan kenaikan besar.
Mahkamah Agung, KPU, Bawaslu, Komdigi, KPK, Kementerian Kehutanan, Basarnas, BMKG, dan BPS termasuk pengusul, mencerminkan kesenjangan antara pagu pemerintah dan kebutuhan versi masing-masing lembaga.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja komisi di DPR RI bersama mitra kerja masing-masing pada 31 Agustus hingga 1 September 2026.

Dalam rapat tersebut, sejumlah K/L menilai pagu indikatif belum mencukupi kebutuhan program dan kegiatan mereka pada 2027. Mereka pun lantas mengajukan tambahan anggaran atas pagu yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

1. Anggaran tambahan yang diajukan nilainya fantastis

Kepala BGN Sudaryono rapat di DPR bahas anggaran MBG 2027. (IDN Times/Amir Faisol)

Besaran tambahan anggaran yang diminta kementerian dan lembaga tersebut pun tak tanggung-tanggung. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), misalnya, mendapat pagu Rp61,10 triliun, tetapi mengusulkan tambahan hingga Rp157,76 triliun.

Kejaksaan Agung juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp22,1 triliun dari pagu Rp21,5 triliun. Sementara itu, Polri dengan pagu Rp139,19 triliun mengusulkan tambahan Rp66 triliun.

Kementerian Sekretariat Negara memiliki pagu Rp2,6 triliun dan mengajukan tambahan Rp6,6 triliun. Adapun Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan tambahan Rp5,05 triliun dari pagu Rp1,4 triliun.

3. Daftar kementerian/lembaga yang ajukan tambahan anggaran

Rapat Kerja Komisi XI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas PFII. (IDN Times/Triyan).

Berikut sejumlah K/L lainnya yang mengajukan tambahan anggaran 2027:

Mahkamah Agung: pagu Rp19,34 triliun, usulan tambahan Rp7,9 triliun.
Komisi Yudisial: pagu Rp201,09 miliar, usulan tambahan Rp31,3 miliar.
KPU: pagu Rp4,68 triliun, usulan tambahan Rp78,3 miliar.
Bawaslu: pagu Rp3,74 triliun, usulan tambahan Rp772,74 miliar.
Mahkamah Konstitusi: pagu Rp360,8 miliar, usulan tambahan Rp67 miliar.
Kementerian Komunikasi dan Digital: pagu Rp11,5 triliun, usulan tambahan Rp3,2 triliun.
KPK: pagu Rp1,4 triliun, usulan tambahan Rp774,3 miliar.
Komnas HAM: pagu Rp94,23 miliar, usulan tambahan Rp99,3 miliar.
Komnas Perempuan: pagu Rp39,30 miliar, usulan tambahan Rp14,9 miliar.
Kementerian Hukum: pagu Rp3,4 triliun, usulan tambahan Rp837,18 miliar.
Kementerian Kehutanan: pagu Rp8,69 triliun, usulan tambahan Rp4,68 triliun.
Basarnas: pagu Rp1,56 triliun, usulan tambahan Rp2,16 triliun.
BMKG: pagu Rp2,52 triliun, sementara kebutuhan anggaran mencapai Rp4,64 triliun sehingga terdapat kekurangan Rp2,12 triliun.
Badan Pusat Statistik pagu Rp6,4 triliun, usulan tambahan Rp1,47 triliun.

Besarnya tambahan anggaran yang diajukan menunjukkan adanya kesenjangan antara pagu indikatif yang diberikan pemerintah dan kebutuhan anggaran yang dihitung masing-masing K/L.