Kisah Warga Rusia yang Kembali Pakai Uang Tunai saat Pajak Naik

Salah satu penyebab utama meningkatnya penggunaan uang tunai di Rusia adalah seringnya pemadaman internet seluler. Pemerintah Rusia beberapa kali membatasi akses internet di berbagai wilayah sebagai langkah untuk mengurangi risiko serangan drone dari Ukraina. Dampaknya, banyak warga kesulitan melakukan pembayaran menggunakan kartu karena mesin pembayaran bergantung pada koneksi internet.

Situasi tersebut membuat masyarakat mulai membawa uang tunai ke mana pun mereka pergi. Bagi banyak orang, memiliki uang fisik memberikan rasa aman ketika jaringan internet tiba-tiba berhenti berfungsi. Bahkan, seorang warga Moskow yang diwawancarai BBC mengaku merasa lebih tenang karena masih bisa membeli kebutuhan pokok saat jaringan seluler gak bisa digunakan.

Kembalinya kebiasaan menyimpan uang tunai sebenarnya bukan hal baru di Rusia. Selama beberapa tahun terakhir, setiap kali terjadi peristiwa besar yang menimbulkan ketidakpastian, masyarakat cenderung menarik uang dari bank. Hal serupa pernah terjadi setelah mobilisasi militer diumumkan pada 2022 dan ketika pemberontakan singkat kelompok Wagner terjadi pada 2023.

Pada paruh pertama 2026, Bank Sentral Rusia mencatat uang tunai yang beredar bertambah sekitar 1,56 triliun rubel. Angka tersebut menjadi kenaikan terbesar untuk periode Januari hingga Juni sejak masa pandemi Covid-19. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat kembali memilih menyimpan uang fisik sebagai cadangan jika sewaktu-waktu kondisi berubah menjadi lebih sulit.

Selain masalah internet, kenaikan pajak juga menjadi alasan mengapa uang tunai kembali populer. Pemerintah Rusia menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 20 persen menjadi 22 persen pada Januari 2026. Batas omzet usaha kecil yang wajib membayar PPN juga diturunkan sehingga lebih banyak pelaku usaha harus menanggung beban pajak.

Tekanan tersebut membuat sebagian bisnis berusaha mengurangi beban keuangan dengan mendorong pelanggan membayar menggunakan uang tunai. Apotek, restoran, salon kecantikan, hingga toko kecil dilaporkan semakin sering menawarkan pembayaran tunai agar sebagian transaksi gak tercatat secara penuh. Dengan cara itu, mereka berharap dapat mempertahankan keuntungan di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat.

Semakin banyak transaksi tunai ternyata membawa konsekuensi bagi pemerintah Rusia. Ketika pembayaran dilakukan tanpa tercatat secara resmi, negara menjadi lebih sulit mengumpulkan pajak. Padahal, pemerintah sedang membutuhkan pemasukan yang lebih besar untuk menutup defisit anggaran sekaligus membiayai berbagai kebutuhan selama perang berlangsung.

Chief Financial Officer Sberbank, Taras Skvortsov, memperingatkan bahwa terdapat tanda-tanda serius semakin banyak perusahaan membayar gaji secara tidak resmi menggunakan uang tunai. Menurutnya, uang tunai yang sudah beredar gak balik masuk ke sistem perbankan melalui ATM ataupun layanan penyetoran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian uang tetap berada di tangan masyarakat dan digunakan di luar sistem keuangan resmi.

Bagi masyarakat, membawa uang tunai kini bukan lagi kebiasaan lama yang dianggap ketinggalan zaman. Banyak orang melakukannya sebagai bentuk antisipasi ketika internet kembali dimatikan atau sistem pembayaran digital mengalami gangguan. Bahkan, ada pelanggan yang mendapat potongan harga ketika memilih membayar secara tunai karena dianggap lebih menguntungkan bagi penjual.

Di sisi lain, ekonomi Rusia juga sedang melambat. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada 2026 hanya sekitar 0,4 persen, menjadi salah satu yang terendah sejak 2022. Kondisi tersebut membuat masyarakat dan pelaku usaha berusaha mencari cara paling aman untuk menjaga keuangan mereka, meski langkah itu justru mempersulit pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Fenomena kembalinya penggunaan uang tunai di Rusia menunjukkan bahwa kemajuan teknologi gak selalu membuat transaksi digital menjadi pilihan utama. Ketika internet sering terganggu, pajak meningkat, dan ekonomi sedang menghadapi tekanan, masyarakat cenderung memilih cara pembayaran yang dianggap paling aman dan dapat diandalkan.

Di sisi lain, tren ini juga menjadi tantangan baru bagi pemerintah karena semakin banyak transaksi yang berlangsung di luar sistem resmi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan keamanan, perpajakan, dan stabilitas ekonomi ternyata saling berkaitan dan dapat memengaruhi kebiasaan masyarakat dalam mengelola uang sehari-hari.