Konflik Global Ganggu Pendanaan Iklim, RI Diminta Ambil Peran

29 Jul 2026, 17:09 WIB

Trio Hamdani

News

Channel

Add Us on Google

Konflik Global Ganggu Pendanaan Iklim, RI Diminta Ambil Peran

FPCI akan menggelar INZS 2026. (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya Sih

Dino Patti Djalal menilai konflik di Eropa dan Timur Tengah mengalihkan fokus negara-negara Barat, yang juga penyumbang emisi besar, dari agenda penanganan perubahan iklim.
Peningkatan target belanja pertahanan NATO hingga 5 persen PDB berpotensi menyerap triliunan dolar, sementara negara berkembang meminta pendanaan iklim sekitar 100 miliar dolar per tahun.
FPCI mendorong Indonesia lebih aktif dalam diplomasi iklim bersama negara middle power, setelah AS mundur dari Perjanjian Paris dan perhatian global bergeser ke pertahanan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai dinamika geopolitik global kini berbenturan dengan agenda penanganan perubahan iklim.

Menurut dia, negara-negara yang memiliki sumber daya finansial besar sekaligus menjadi penyumbang emisi kini lebih banyak tersita oleh konflik geopolitik, terutama di Eropa dan Timur Tengah.

"Nah itu di negara-negara Barat, dan mereka lagi sekarang terpaku pada persaingan geopolitik, perang, ya kan, di Eropa maupun di Timur Tengah," kata Dino dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

1. Anggaran pertahanan meningkat

Ilustrasi alutsista (tank). (IDN Times/Aditya Pratama)

Dino mengatakan, situasi tersebut mendorong banyak negara meningkatkan belanja pertahanan karena merasa menghadapi ancaman keamanan. Di Eropa, kata dia, target belanja pertahanan negara-negara anggota NATO terus meningkat.

"Ditambahnya juga nggak tanggung-tanggung. Ditambahnya kalau di Eropa, NATO itu targetnya jadi 2 persen, jadi 3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto), sekarang bahkan menjadi 5 persen dari PDB," ujarnya.

Menurut Dino, kenaikan anggaran pertahanan itu nilainya mencapai triliunan dolar AS. Sementara itu, negara-negara berkembang selama ini hanya meminta pendanaan iklim sekitar 100 miliar dolar AS setiap tahun.

"Yang dituntut oleh negara berkembang itu setiap tahun hanya 100 miliar dolar untuk climate ya, 100 miliar dolar. Ini triliunan dolar sekarang sudah mau masuk ke pertahanan," kata dia.

2. Tidak semua negara mampu membiayai keduanya

Ilustrasi anggaran. IDN Times/Arief Rahmat

Dino mengatakan, benturan antara kepentingan geopolitik dan perubahan iklim kini semakin nyata. Saat berkunjung ke Jerman, dia sempat menanyakan apakah peningkatan belanja pertahanan masih memungkinkan pembiayaan untuk menangani perubahan iklim.

Dia menyebut jawaban yang diterimanya menunjukkan Jerman merasa masih mampu membiayai keduanya. Namun, menurut Dino, belum tentu semua negara Barat memiliki kemampuan yang sama.

"Mungkin mereka (Jerman) bisa, tapi kan negara lain belum tentu bisa, ya kan, negara-negara Barat lainnya. Jadi ini konteks yang kita alami sekarang," paparnya.

3. Indonesia didorong lebih aktif dalam diplomasi iklim

ilustrasi perubahan iklim yang perlu dibaca dari tren jangka panjang (pexels.com/Alejandro J. Paredes Perez)

Menurut FPCI, setelah AS mundur dari Perjanjian Paris dan perhatian banyak negara bergeser ke sektor pertahanan, diperlukan kelompok negara middle power untuk menjaga kerja sama internasional di bidang perubahan iklim.

"Pertanyaannya Indonesia bagaimana nih? Ya, dalam perbenturan ini apa sikap Indonesia?" tanyanya.

Menurutnya, Indonesia bersama Brasil, Australia, Jerman, dan Kanada merupakan negara-negara yang memiliki kapasitas serta kemauan untuk menjaga kepentingan global, khususnya terkait perubahan iklim. FPCI mendorong Indonesia mengambil peran lebih aktif.

"Jadi menurut kami Indonesia perlu aktif sekarang di space ini. Dan climate diplomacy saya kira terbuka lebar bagi bagi Indonesia," kata Dino.