Krakatau Steel Pinjam Rp4,9 T dari Danantara, Mau Buat Apa?

Untuk modal kerja, dana pinjaman Rp4,182 triliun tersebut bakal digunakan KRAS untuk pembelian bahan baku pabrik Hot Strip Mill (HSM) dan pabrik Cold Roiled Coil (CRM) serta mendukung pemenuhian bahan baku pabrik pipa.

Sementara itu, dana pinjaman sisanya yakni Rp752,805 miliar ditujukan untuk program efisiensi melalui pelaksanaan Program Golden Handshake (GHS) dan program penyehatan Dana Pensiun Krakatau Steel melalui mekanisme Lump Sum Window (LSW).

"Transaksi ini sangat dibutuhkan oleh perseroan untuk mendukung pemulihan bisnis baja pasca penyelesaian perbaikan HSM serta menjaga keberlanjutan program restrukturisasi utang yang telah efektif pada Oktober 2025. Dukungan pendanaan ini menjadi sangat krusial agar kegiatan operasional dapat berjalan secara optimal sesuai rencana," tulis manajemen KRAS, dikutip Jumat (26/12/2025).

Satu hal yang melatarbelakangi pinjaman KRAS ke DAM adalah pemenuhan kebutuhan modal kerja guna menjaga keberlangsungan usaha perseroan. Krakatau Steel sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Industri Logam Dasar Besi dan Baja sangat bergantung pada operasional pabrik Hot Strip Mill (HSM).

Meskipun perseroan telah melakukan berbagai upaya restrukturisasi pada 2019 dan 2024, operasional KRAS hingga saat ini belum mencapai tingkat kinerja yang optimal.

"Dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan tersebut, perseroan memerlukan dukungan pendanaan dari DAM dalam bentuk Pinjaman Pemegang Saham untuk mendukung kelangsungan dan stabilitas kegiatan operasional perseroan," sebut manajemen KRAS.

Dengan adanya dukungan pendanaan melalui Pinjaman Pemegang Saham, perseroan akan memiliki likuiditas yang lebih kuat sehingga mampu menjalankan kegiatan operasional secara lebih optimal.

Kondisi tersebut diharapkan berdampak langsung pada penurunan biaya produksi serta peningkatan daya saing produk perseroan.

Selain itu, KRAS juga dapat mengoptimalkan volume produksi dan penjualan, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap penguatan kemandirian industri baja nasional dan mengurangi ketergantungan industri hilir terhadap baja impor.

"Selain itu, peningkatan penjualan Perseroan turut mendukung pemenuhan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada produk turunan baja yang digunakan dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia, serta sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam percepatan hilirisasi industri," tulis manajemen KRAS.