Mantap! Setoran Dividen BUMN Naik Tajam

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan setoran dividen dari sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga akhir Mei mencapai Rp41,7 triliun.
Setoran dividen dari BUMN perbankan masih menjadi kontributor utama dalam penerimaan kekayaan negara dipisahkan (KND), yang merupakan PNBP bagi pemerintah.
Apabila dirinci, setoran dividen BUMN ke kas negara, mengalami peningkatan signifikan atau tumbuh 66,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp25,1 triliun.
Bahkan setoran dividen di Mei 2023, merupakan yang paling besar dibandingkan setoran dividen sebelum Pandemik COVID-19, pada 2019 sebesar Rp32,8 triliun. Selanjutnya pada 2020 sebesar Rp24 triliun, kemudian turun menjadi Rp15,2 triliun pada 2021.
"Ini kenaikan tajam dalam penerimaan, kita dibanding tahun lalu yang hanya Rp25,1 triliun. Artinya BUMN-BUMN yang kelompok penyumbang dividen tumbuh cukup baik," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa, Senin (26/6/2023).
Dividen merupakan bagian pemerintah atas laba BUMN dan perseroan terbatas lainnya. Pembayaran dividen paling lambat pada saat jatuh tempo.
1. Realisasi PNBP akhir Mei naik 16,2 persen

Secara keseluruhan, Menkeu menjelaskan realisasi PNBP masih mengalami kenaikan cukup sehat sebesar 16,2 persen (YoY) atau Rp260,5 triliun per akhir Mei. Realisasi PNBP ini, setara dengan 59 persen dari target APBN.
"Kenaikan PNBP sejalan dengan meningkatnya Pendapatan Sumber Daya Alam Nonmigas dan Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)," tuturnya.
Adapun penerimaan PNBP pada 2020 sebesar Rp137 triliun, terus naik menjadi Rp167,6 triliun pada 2021, dan sebesar Rp224,2 triliun pada 2022.
"Kita liat kenaikan PNBP tiga tahun, atau sejak PNBP turun karena pandemik COVID-19, terus mengalami kenaikan cukup robast," jelasnya.
2. ICP turun, pendapatan SDA Migas susut 18,8 persen
.jpg)
Secara rinci, pendapatan SDA Migas turun 18,8 persen (YoY) menjadi Rp51,1 triliun. Kontraksi ini, disebabkan adanya penurunan ICP dan lifting minyak dan gas bumi.
"SDA migas alami koreksi sebab harga minyak alami penurunan. Sedangkan SDA non migas masih positif tahun lalu Rp31,7 triliun, tahun ini masih Rp68,7 triliun, karena pemberlakuakn PP 26.2023," ucapnya.
3. Harga sawit turun sebabkan pendapatan BLU turun

Selanjutnya PNBP lainnya, realisasi hingga akhir Mei 2023 mencapai Rp69,6 triliun atau turun 1,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Turunnya sumbangan dari PNBP lainnya, karena penurunan PHT dan pendapatan beberapa K/L yang didominasi pendapatan TAYL dan denda.
Sedangkan pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU) mengalami kontraksi hingga 13,5 persen (YoY), menjadi Rp29,5 triliun
"Kebijakan BLU terutama pendidikan, kesehatan dan kelapa sawit dalam hal ini alami koreksi sebab harga kelapa sawit menurun sangat tajam jadi penrimananya turun," pungkasnya.