Maruarar Minta Spek Huntap Korban Bencana Sumatra Diseragamkan

18 Feb 2026, 14:14 WIB

Trio Hamdani

Maruarar Minta Spek Huntap Korban Bencana Sumatra Diseragamkan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait alias Ara. (IDNTimes/Tunggul Damarjati)

Intinya sih...

Kementerian PKP dan BNPB bagi-bagi tugasTerkait teknis pelaksanaan, Kementerian PKP akan fokus pada pembangunan hunian terkonsentrasi dalam satu kawasan, sementara BNPB menangani pembangunan rumah mandiri.
Kementerian PKP bakal bangun 26.969 unit rumahKementerian PKP menegaskan tanggung jawab penuh mereka terletak pada pembangunan huntap di kawasan terpadu dengan total anggaran Rp8,525 triliun.
Kementerian PKP sudah memetakan sejumlah areaKementerian PKP telah melakukan identifikasi lahan relokasi untuk warga terdampak bencana di Sumatra bersama BNPB dan pemda.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta adanya keseragaman harga dan spesifikasi dalam pembangunan hunian tetap (huntap) masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Dia menekankan pentingnya standar yang sama antara hunian yang dibangun oleh Kementerian PKP dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mencegah kecemburuan sosial di masyarakat terdampak. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pemerintah, Rabu (18/2/2026).

"Karena ini soal sensitif, soal bantuan ini, Pak Ketua, yang kami bangun maupun yang BNPB bangun, saran kami sebaiknya harganya dan apanya sama, sehingga kita menjaga perasaan-perasaan tidak enak dari satu sama lain. Jadi mohon ditetapkan aja Pak Ketua," katanya.

1. Kementerian PKP dan BNPB bagi-bagi tugas

Logo Kementerian PKP. (IDN Times/Trio Hamdani)

Terkait teknis pelaksanaan, pria yang akrab disapa Ara itu menjelaskan telah ada kesepakatan antara Kementerian PKP dan BNPB. Dalam pembagian tersebut, BNPB akan menangani pembangunan rumah mandiri yang lokasinya terpisah-pisah.

Sementara itu, Kementerian PKP akan berfokus pada pembangunan hunian yang terkonsentrasi dalam satu hamparan atau kawasan yang terdiri dari 100 hingga 200 unit rumah.

"Kami sudah sepakat dengan Pak Mendagri (Tito Karnavian) dan BNPB, BNPB nanti membangun rumah yang satu-satu yang mandiri, begitu. Kami nanti yang satu hamparan yang 100, 200 seperti itu," ujarnya.

2. Kementerian PKP bakal bangun 26.969 unit rumah

Lokasi pembangunan Huntap di Kota Padang untuk korban bencana (Foto: Diskominfo Padang)

Kementerian PKP menegaskan tanggung jawab penuh mereka terletak pada pembangunan huntap di kawasan terpadu, bukan pada bangunan yang terpencar. Berdasarkan pendataan terakhir, terdapat target pembangunan sebanyak 26.969 unit rumah. Untuk merealisasikan pembangunan hunian tersebut, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp8,525 triliun.

"Kami sudah mendata, tugas kami ada 26.969 unit dengan kebutuhan anggaran Rp8,525 triliun," tuturnya.

3. Kementerian PKP sudah memetakan sejumlah area

Hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara (Sumut) mulai dibangun. (Dok. Kemendagri)

Kementerian PKP sebelumnya telah melakukan identifikasi lahan relokasi untuk warga terdampak bencana di Sumatra. Namun, tidak semuanya akan direlokasi. Proses pemetaan dilakukan bersama BNPB dan pemerintah daerah (pemda).

"Kami juga sudah mempelajari tentu bersama dengan satgas daerah, BNPB, BPBD ya, pemda, untuk melakukan identifikasi potensi lahan. Kayak di Aceh tuh ada delapan, Sumatra Utara delapan, Sumatra Barat lima ya," katanya dalam konferensi pers di Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Pemerintah memastikan pemilihan lahan mempertimbangkan aspek keamanan geologis, legalitas, serta kedekatan dengan fasilitas kehidupan masyarakat seperti sekolah, pasar, dan layanan kesehatan.