Menteri PKP Butuh Rp8,5 T Bangun 26.969 Rumah Korban Bencana Sumatra

Pria yang akrab disapa Ara itu mengusulkan adanya tenggat waktu yang tegas terkait sinkronisasi data agar pembangunan fisik bisa segera dieksekusi. Dia menyoroti persoalan data tak kunjung tuntas meski rapat sudah berjalan selama tiga bulan.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian PKP telah sepakat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membagi tugas.

"Datanya dikasih deadline supaya selesai. Kemudian baru kemudian diputuskan kita mana yang dibangun. Contoh dengan BNPB, kami sudah sepakat dengan Pak Mendagri dan BNPB, BNPB nanti membangun rumah yang satu-satu yang mandiri, begitu. Kami nanti yang satu hamparan yang 100, 200 seperti itu," ujarnya.

Ara berharap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menetapkan deadline penyelesaian data agar progres di lapangan memiliki kepastian hukum dan waktu supaya masyarakat terdampak bencana tidak lagi menunggu tanpa kejelasan.

"Tolong dikasih deadline supaya kita bisa jalan dengan cepat, dengan pasti. Ya, saya pikir teman-teman anggota DPR dari Aceh juga pasti setuju tuh, saran saya sehingga ada suatu progres yang jelas," ujarnya.

​Ara sebelumnya menekankan pentingnya fleksibilitas regulasi agar aturan yang ada tidak justru menghambat bantuan bagi rakyat. Hal itu perlu melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BPK, hingga BPKP.

Langkah itu bertujuan untuk mengonsiliasi persoalan aturan lahan secara cepat dengan tetap mengedepankan prinsip hukum dan akuntabilitas. Sinergi itu dianggap perlu agar pembangunan berjalan sesuai aturan namun tetap cepat.

"Kita harus bekerja sesuai aturan, tapi juga cepat, karena itulah arahan Presiden," katanya usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri bersama Menko PMK Pratikno pada Rabu (17/122025).