OECD Buka Diskusi Aksesi Indonesia, Negara Pertama di Asia Tenggara!

22 Feb 2024, 09:55 WIB

ilustrasi OECD (oecd.org)

Jakarta, IDN Times - Langkah Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) semakin dekat, setelah OECD secara resmi membuka diskusi aksesi dengan pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menyampaikan, keputusan untuk membuka diskusi aksesi juga menjadi kelanjutan dari peningkatan keterlibatan dan kerja sama Indonesia sebagai salah satu negara Mitra Utama OECD sejak 2007.

"Keputusan Anggota OECD ini sesuatu yang bersejarah. Pengajuan dari Indonesia adalah yang pertama di Asia Tenggara, salah satu kawasan dengan pertumbuhan paling dinamis di dunia. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah pemain global yang signifikan, memberikan kepemimpinan yang penting di kawasan ini dan sekitarnya,” ungkap Sekjen Cormann dalam keterangan tertulis, Kamis (22/2/2024).

1. Pembukaan diskusi aksesi beri manfaat bagi Indonesia

Mathias Cormann, OECD Secretary-General (oecd.org)

Lebih lanjut, Cormann menyampaikan bahwa keputusan untuk membuka diskusi aksesi tersebut akan memberikan manfaat bagi Indonesia.

Melalui diskusi, OECD berharap dapat memberikan dukungan bagi Indonesia dalam melanjutkan upaya reformasi untuk mencapai visi menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita minimal 30.300 dolar AS di 2045.

Di samping itu, Sekjen Cormann juga berharap bahwa keterlibatan Indonesia dalam proses aksesi akan membantu memperkuat relevansi dan dampak global OECD.

2. Proses aksesi dapat jadi katalisator tingkatkan pendapatan per kapita Indonesia

Ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Sejalan dengan itu, Airlangga juga telah menyampaikan bahwa proses akses diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita Indonesia.

Selain itu, keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan dengan standar OECD juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat umum, seperti meningkatkan nilai investasi, mendorong UMKM menjadi pemain global, hingga meningkatkan kualitas SDM.

"Kami juga berharap agar aksesi OECD bisa mendukung program prioritas Pemerintah Indonesia, antara lain ekonomi hijau, digitalisasi, pengembangan SDM, good governance, dan mendorong Indonesia segera lepas dari middle-income trap,” ungkap Menko Airlangga.

3. Proses aksesi Indonesia dapat dukungan dari Australia hingga Slovakia

Ilustrasi survei (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa dukungan tertulis terhadap proses aksesi Indonesia sudah diperoleh dari Australia, Jepang, Jerman, dan Slovakia.

Tahapan selanjutnya yakni rancangan peta jalan aksesi untuk proses tinjauan teknis, yang akan disiapkan bersama dengan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh Dewan OECD pada pertemuan selanjutnya.

"Mencakup berbagai bidang kebijakan dan berfokus pada sejumlah isu prioritas seperti perdagangan terbuka dan investasi, tata kelola publik, integritas dan upaya anti-korupsi, serta perlindungan lingkungan dan upaya mengatasi perubahan iklim, proses peninjauan teknis tersebut akan dilakukan untuk memperhatikan keselarasan regulasi nasional dengan standar OECD," kata Airlangga.