Pemerintah Diminta Garap Program Pra KPR, Apa Itu?
- Skema Pra KPR diusulkan sebagai solusi bagi masyarakat yang sulit mengakses KPR perbankan, terutama pekerja informal seperti freelancer dan pelaku usaha kecil.
- Skema ini menggunakan sistem sewa-beli (rent-to-own), di mana penyewa dapat menempati rumah sambil membangun rekam jejak pembayaran untuk pengajuan KPR di masa depan.
- Keterbatasan skema subsidi seperti FLPP dan tingginya jumlah pekerja sektor informal menjadi alasan perlunya pendekatan baru dalam penyediaan hunian.
Jakarta, IDN Times - MilikiRumah, perusahaan rintisan di sektor properti mengusulkan kepemilikan rumah melalui Program Pra KPR bagi masyarakat yang belum dapat mengakses fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) dari perbankan.
Program yang diusulkan itu menyasar kelompok dengan penghasilan tidak tetap seperti pekerja lepas, pelaku usaha, dan agen berbasis komisi, serta mereka yang memiliki catatan kolektibilitas yang belum memenuhi syarat perbankan.
Melalui skema rent-to-own, peserta program dapat menempati hunian sebagai penyewa sambil membangun rekam jejak pembayaran yang menjadi dasar pengajuan pembiayaan ke bank di masa mendatang.
Pembayaran sewa rutin juga berkontribusi dalam mengurangi plafon pinjaman yang dibutuhkan. Meskipun skema tersebut bukan hal baru, pendekatan yang diterapkan MilikiRumah masih belum banyak dikenal secara luas di Indonesia.
1. Dorongan kolaborasi dan inovasi dari sektor swasta
MilikiRumah mendorong pemerintah memanfaatkan kritik publik atas program perumahan sebagai momentum untuk membuka ruang bagi inovasi. Mereka menilai solusi berbasis data dan partisipasi swasta, khususnya yang menyasar sektor informal.
"Pemerintah perlu membuka ruang bagi solusi berbasis data dan partisipasi swasta, terutama yang menyasar sektor informal," kata President Director MilikiRumah, Marine Novita.
Menurutnya, pendekatan terhadap akar persoalan dinilai lebih efektif dibanding hanya menambah alokasi subsidi. Dia menyebut Program Pra KPR sebagai salah satu bentuk inisiatif yang dapat membantu membangun ekosistem perumahan yang lebih inklusif tanpa membebani anggaran negara.
"Program Pra KPR adalah contoh bahwa dengan mendekati akar masalah, bukan sekadar menambah anggaran, kita bisa membangun ekosistem perumahan yang inklusif dan berkelanjutan," paparnya.
2. Akses pembiayaan masih jadi hambatan utama
Keterbatasan akses pembiayaan menjadi hambatan utama dalam pemenuhan kebutuhan hunian. Sekitar 60 persen angkatan kerja bekerja di sektor informal tanpa penghasilan tetap dan kontrak kerja.
Hal tersebut dianggap berisiko oleh lembaga pembiayaan. Kondisi itu membuat mereka sulit mengakses KPR, meski memiliki kemampuan membayar.
Masalah kolektibilitas dan tingginya penggunaan pinjaman online juga mempersempit akses. Data Perfindo 2024 mencatat 14 juta pengguna pinjol, dengan 48 persen berusia 20–30 tahun.
Sementara itu, keterbatasan skema subsidi mendorong munculnya rumah berukuran kecil. Pemerintah mengandalkan skema FLPP untuk mendukung pembiayaan melalui bank, namun tidak menyediakan unit secara langsung.
Pada 2023, dana Rp26,3 triliun dialokasikan untuk 229 ribu unit. Tahun ini, target dinaikkan menjadi 350 ribu unit. Efektivitas skema ini masih dipertanyakan dalam mencapai target tiga juta rumah.
3. Sudah ada contoh program Pra KPR dikembangkan di Tigaraksa
Program Pra KPR MilikiRumah saat ini diterapkan dalam proyek perumahan Kota Cakra di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, bersama Badak Perkasa Group, dengan konsep kawasan hunian terintegrasi yang dilengkapi sejumlah fasilitas seperti kolam renang, taman bermain, dan club house.
Kawasan Tigaraksa dipilih karena merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang dan memiliki sejumlah infrastruktur pendukung seperti rumah sakit, institusi pendidikan, serta rencana akses jalan tol Serpong-Balaraja. Kota Cakra menjadi proyek perdana yang ditawarkan dalam program itu.
Marine menyatakan inisiatif tersebut diharapkan dapat mendukung target pembangunan tiga juta rumah, dengan menyasar kelompok masyarakat yang belum terjangkau fasilitas pembiayaan perbankan konvensional.
"Program Pra KPR ini adalah upaya MilikiRumah membantu pemerintah dalam mencapai target Tiga Juta Rumah yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto," ujar Marine.
