Belanja subsidi energi naik 14,14 persen di RAPBN 2026, menambah beban APBN.
Pemerintah alokasikan Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi, sebagian besar digunakan untuk subsidi energi dan kompensasi.
Subsidi sebaiknya diarahkan langsung kepada orang agar lebih tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Jakarta, IDN Times – Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menekankan perlunya evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penyaluran subsidi yang selama ini berjalan. Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan menilai subsidi energi justru banyak dinikmati oleh masyarakat mampu.
"Kita perlu untuk mengevaluasi secara teliti sebenarnya bagaimana sih efektivitas dan efisiensi dari penyaluran subsidi selama ini," kata dia dalam media briefing, Senin (18/8/2025).
Deni menjelaskan, rasio anggaran untuk subsidi dan perlindungan sosial setiap tahun mengalami peningkatan. Kenaikan itu, baik untuk subsidi energi maupun nonenergi, menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam RAPBN 2026, belanja subsidi naik sekitar 11 persen. Lonjakan terbesar berasal dari subsidi energi yang meningkat 14,14 persen. Akibatnya, porsi subsidi energi naik menjadi 66 persen dari total belanja subsidi tahun depan.
"Rasionya untuk subsidi dan perlindungan sosial, besaran subsidi, baik subsidi energi dan non-energi, itu juga tiap tahun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan ini akan menambah beban APBN," tuturnya.
Dia juga menyinggung rencana pemerintah memberi dukungan fiskal Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi pada 2026. Menurutnya, berdasarkan pengalaman, alokasi tersebut pada praktiknya digunakan untuk subsidi energi dan kompensasi.
"Kalau berdasarkan pengalaman yang ada, ya itu adalah subsidi energi dan kompensasinya. Jadi itu semua untuk subsidi BBM dan subsidi listrik dan gas," tuturnya.
Deni menyebut subsidi sebaiknya tidak lagi diarahkan ke barang, melainkan langsung kepada orang. Dengan cara itu, penyaluran bisa lebih tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Kami menyampaikan bahwa subsidi sebaiknya diarahkan ke orang, bukan ke barang yang lebih tepat sasaran," tambahnya.