Pemerintah Identifikasi 24 Ribu Ha Lahan untuk Program PLTS 100 GW

29 Mei 2026, 16:11 WIB

Trio Hamdani

News

Channel

Add as Preferred source

Pemerintah Identifikasi 24 Ribu Ha Lahan untuk Program PLTS 100 GW

Ilustrasi PLTS. (Dok. Humas OIKN)

Intinya Sih

Pemerintah melalui Kementerian ESDM mengidentifikasi 24 ribu hektare lahan di Pulau Jawa untuk mendukung program pembangunan PLTS nasional berkapasitas total 100 gigawatt.
Selain verifikasi lahan, pemerintah menyiapkan infrastruktur pendukung seperti jaringan transmisi dan gardu induk agar pembangkit listrik tenaga surya terhubung ke sistem kelistrikan nasional.
Tahap awal proyek difokuskan pada pembangunan PLTS sebesar 17 gigawatt serta pengembangan sistem penyimpanan energi berbasis baterai atau BESS guna menjaga kestabilan pasokan listrik.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengidentifikasi ketersediaan lahan sekitar 24 ribu hektare (ha) di Pulau Jawa untuk mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam program percepatan energi nasional.

Lahan tersebut saat ini masih dalam tahap verifikasi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta PT PLN (Persero). Itu menjadi bagian program PLTS 100 gigawatt (GW).

"Jadi 24 ribu hektare ini kita akan melakukan verifikasi ini bersama. Nanti ada ATR/BPN, Kementerian ESDM, dan juga PLN," kata Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung kepada jurnalis di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

1. Pemerintah siapkan konektivitas transmisi dan gardu induk

Petugas kelistrikan melaksanakan pemeliharaan rutin dua tahunan pada Transformator (Trafo) 2 150 kV 60 MVA di Gardu Induk (GI) Gondangrejo oleh Tim PLN Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk (ULTG) Surakarta. (dok. PLN)

Selain memastikan kesiapan lahan, pemerintah juga menyiapkan infrastruktur pendukung agar pembangkit yang dibangun dapat terhubung dengan sistem kelistrikan nasional.

Mantan Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menjelaskan, pemerintah akan menyiapkan interkoneksi antara pembangkit, jaringan transmisi, hingga gardu induk pada area pengembangan yang telah diidentifikasi.

"Ini kan harus kita interkoneksikan antara pembangkit yang kita bangun di 24 ribu hektare ini. Ya mudah-mudahan minggu depan itu kita bisa lakukan untuk percepatan," paparnya.

2. Aturan percepatan pembangunan PLTS 100 GW juga disiapkan

ilustrasi palu dan draf undang-undang (pexels.com/Sora Shimazaki)

Pemerintah juga tengah menyusun landasan regulasi untuk mendukung target pembangunan PLTS 100 GW. Kementerian ESDM saat ini masih menyelesaikan rancangan peraturan presiden (perpres) yang akan menjadi dasar percepatan proyek tersebut.

Yuliot mengatakan, penyusunan regulasi diperlukan karena implementasi pembangunan PLTS skala besar melibatkan banyak kementerian dan lembaga (K/L), termasuk dalam aspek perizinan.

"Untuk rancangan peraturan presidennya, ini kita juga di samping izin prakarsa, paralel kita juga lagi melakukan pembahasan antar kementerian/lembaga sehingga dasar regulasinya itu bisa dilakukan percepatan untuk listrik 100 gigawatt dari PLTS ini," ujar dia.

3. Tahap awal difokuskan 17 GW dan sistem penyimpanan energi

ilustrasi PLTS (IDN Times/Istimewa)

Dalam tahap awal pelaksanaan, pemerintah memprioritaskan pembangunan PLTS sekitar 17 GW terlebih dahulu. Pemerintah juga menyiapkan sistem penyimpanan energi berbasis baterai atau battery energy storage system (BESS) untuk mendukung PLTS.

"Ini kan kebutuhan yang ini kan kita percepatan yang pertama 17 gigawatt terlebih dahulu. Dan juga ada battery energy storage atau BESS yang kita bangun sekitar 33 gigawatt," kata Yuliot.