Jakarta, IDN Times - Pemerintah akan mengawasi kegiatan ekspor pasir laut agar prosesnya tidak merusak lingkungan. Dalam hal ini, pasir laut yang akan dikeruk untuk diekspor adalah yang mengalami sedimentasi sehingga mendangkalkan laut.
"Ya diawasi nanti," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023).
Arifin mengatakan, banyak alur laut yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Guna menjaga keamanan pelayaran maka sedimen tersebut dikeruk agar terjadi pendalaman laut.
"Karena sedimen itu kan bikin pendangkalan alur pelayaran, membahayakan alur pelayaran," tutur Arifin.
Dia menyebut sedimentasi terjadi di beberapa kanal perlintasan pelayaran masif, yaitu dekat Malaka, sampai dekat selat Batam dan Singapura.
Dia menjelaskan, endapan sedimen yang yang dikeruk dari bawah laut lebih baik dikirim ke tempat lain atau diekspor.
"Kan channel itu banyakan terjadi pendangkalan, karena pengikisan dan segala macam. Nah, untuk jaga alur pelayaran maka didalami (dikeruk) lagi. Itu lah yang sedimen itu yang lebih bagus dilempar keluar daripada ditaruh tempat kita juga," tutur Arifin.
Menurutnya, Singapura bakal membutuhkan pasir laut. Jadi, Indonesia bisa mengirimnya ke negara tersebut. Tentu saja, pemerintah juga akan melihat kebutuhan di dalam negeri.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjamin kebijakan ekspor pasir laut tidak akan merusak lingkungan.
Dia memastikan hal tersebut karena ada teknologi yang memadai sehingga pengerukan tidak akan dilakukan serampangan.
"Ndak (merusak lingkungan) dong, semua sekarang karena sudah ada GPS segala macam, kita pastikan tidak (merusak lingkungan) itu," kata di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (30/5/2023).