Pemerintah Minta Harga Tiket Kereta Cepat Tak Lebih dari Rp250 Ribu
Jakarta, IDN Times - Pemerintah berpesan kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) agar harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tak lebih dari Rp250 ribu.
"Dari Kemenhub (Kementerian Perhubungan) minta kalau bisa di bawah Rp250 ribu," kata Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi saat ditemui di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6/2023).
1. KCIC usulkan integrasi tarif dengan LRT dan kereta pengumpan
PT KCIC dan PT KAI masih membahas rencana integrasi tarif kereta cepat dan LRT Jabodebek dan KA feeder atau kereta pengumpan.
Tujuan pengintegrasian tarif adalah mempermudah masyarakat saat Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai beroperasi komersial (commissioning operation date/COD).
"Kita pengen ada bundling tiket terintegrasi tiket KAI, KA Feeder dengan tiket LRT. Yang pasti rekomendasi dari Kemenhub maksimal Rp250 ribu," tuturnya.
2. Kereta cepat gratis sebelum beroperasi komersial di Oktober
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung gratis sampai akhirnya beroperasi secara komersial pada Oktober 2023. KCJB akan digratiskan setelah soft launching pada 18 Agustus 2023.
"Soft operation, uji coba (18 Agustus). Penumpang belum ditetapkan tarif, gratis sampai Oktober, tapi penumpangnya akan dipilih," kata Budi Karya saat ditemui di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur.
3. Tes fungsi dilakukan dalam dua minggu ke depan
Menhub memaparkan, test commissioning (tes fungsi) akan dilakukan dalam dua minggu ke depan. Itu merupakan tahapan pengujian keseluruhan sistem dari armada dan kelaikan jalur yang akan dilintasi KCJB.
"Kami pada dua minggu mendatang akan intens melakukan satu commissioning atau tes terhadap kereta-kereta yang akan dipakai, dan kita harapkan bulan Juli akhir selesai, dan Insyaallah 18 Agustus kita sudah bisa melakukan kegiatan yang insyaallah Presiden (Jokowi) hadir di sana," sebutnya.
Selanjutnya, Kemenhub akan bekerja sama dengan pihak dari Prancis sebelum mengeluarkan izin operasional pada Oktober 2023.
"Atas arahan Pak Menko (Luhut Binsar Pandjaitan), kami bekerja sama juga dengan Prancis untuk melakukan satu pengamatan dari apa yang sudah dilakukan, dan Insyaallah izin operasi itu akan kita berikan sebelum atau paling lambat sebelum 1 Oktober, paling lambat ya," tuturnya.
