Jakarta, IDN Times - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membidik realisasi investasi sekitar Rp1.900—Rp2.000 triliun pada 2025. Angka tersebut meningkat 16 persen dari target tahun ini.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung dalam acara Central Banking Services Festival 2024 yang digelar Bank Indonesia (BI) di Jakarta.
Yuliot mengatakan, untuk mencapai target investasi tersebut pada tahun depan, pemerintah akan melakukan konsolidasi terhadap berbagai kebijakan yang selama ini berjalan terpisah-pisah.
Ada empat pilar utama yang akan menjadi fokus pemerintah untuk dikonsolidasikan, yaitu kebijakan investasi, kebijakan industri, kebijakan keuangan, dan kebijakan perdagangan. Diharapkan integrasi keempat pilar itu dapat meningkatkan daya saing investasi di Indonesia.
Adapun pilar pertama terkait kebijakan investasi, menurut Yuliot, perlu ada kemudahan perizinan berusaha, insentif yang lebih menarik, dan penyesuaian kebijakan investasi dengan perkembangan global, termasuk implementasi pajak minimum global atau global mininum tax (GMT).
Pemerintah saat ini telah menyediakan berbagai insentif fiskal untuk menarik investasi, termasuk pembebasan pajak penghasilan dalam jangka waktu tertentu (tax holiday), pengurangan pajak penghasilan (tax allowance), dan pembebasan bea masuk.
Kedua, kebijakan industri. Dia menuturkan, kebijakan industri di berbagai kementerian dan lembaga harus diintegrasikan, termasuk mengintegrasikan program-program hilirisasi demi meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
Ketiga, kebijakan keuangan. Yuliot menuturkan, pembiayaan penting dibutuhkan dari lembaga keuangan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan investasi.
"Jadi dari kebijakan terkait keuangan, kita harus integrasikan dan memetakan bagaimana dukungannya," ujarnya, dikutip dari ANTARA, Rabu (28/8/2024).
Pilar keempat, kebijakan perdagangan. Menurut Yuliot, pemerintah akan berupaya menciptakan iklim perdagangan yang kondusif dengan mengurangi berbagai hambatan dalam arus keluar-masuk barang.
"Kita harus memastikan bagaimana kelancaran arus barang dari impor atau ekspor karena kalau terlalu banyak barrier akan menghambat kegiatan investasi," ucap dia.