Jakarta, IDN Times - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menargetkan defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp671,2 triliun atau 2,04 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut berasal dari rencana belanja negara 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun. Sementara itu, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.426 triliun, meningkat dibandingkan dengan target dalam APBN 2026 sebesar Rp3.153 triliun.
Prabowo mengatakan pemerintah akan terus berupaya menekan defisit tersebut agar semakin kecil. Bahkan, pemerintah memiliki cita-cita untuk mencapai kondisi anggaran yang berimbang.
"Pembiayaan direncanakan Rp671,2 triliun dengan defisit 2,04 persen terhadap PDB. Dan ini akan kami usahakan untuk ditekan lebih kecil lagi," kata Prabowo saat menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, pemerintah memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Karena itu, pengelolaan APBN akan terus diarahkan agar kebutuhan pembiayaan dapat ditekan tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas nasional.
"Kami memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan, cita-cita kami adalah anggaran yang berimbang," kata Prabowo.
Rencana defisit RAPBN 2027 tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan rencana pembiayaan dalam APBN 2026 yang mencapai Rp689,1 triliun. Meski berupaya menekan defisit, pemerintah tetap merancang belanja negara secara ekspansif untuk mendukung berbagai agenda pembangunan.
"APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat,” ujar Prabowo.
Prabowo menekankan pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter, sektor keuangan, serta Danantara agar bekerja semakin solid dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Di sisi lain, transformasi ekonomi menuju aktivitas bernilai tambah tinggi akan terus diperkuat. Pemerintah juga memastikan program-program unggulan berjalan efektif dan program perlindungan sosial tetap andal.
Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi perhatian, termasuk memperkuat dukungan bagi petani, nelayan, guru, serta tenaga kerja rentan. Harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga akan diperkuat agar pelaksanaan pembangunan semakin efektif.
"Selain itu, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum akan terus dilakukan tanpa pandang bulu," ujar Prabowo.