Pemerintah Persilakan Swasta Bisnis Avtur, Sudah Ada yang Minat?

12 Okt 2024, 22:30 WIB

Trio Hamdani

ilustrasi distribusi avtur oleh Petramina (dok. Pertamina)

Intinya sih...

Kemenko Marves mengizinkan multiprovider avtur, namun implementasi kebijakan belum terlihat sesuai harapan.
Tantangan utama penyediaan avtur di Indonesia adalah luasnya wilayah dan banyaknya bandara yang harus dilayani.
Praktik subsidi silang dalam penyediaan avtur dapat menyebabkan persaingan yang tidak adil di antara penyedia layanan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyampaikan regulasi mengenai penyediaan avtur oleh beberapa perusahaan (multiprovider) sudah diizinkan.

Namun, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi, Rachmat Kaimuddin mengatakan implementasi dari kebijakan tersebut belum terlihat seperti yang diharapkan.

Dia mengatakan tindak lanjut akan dilakukan dalam waktu dekat untuk mengevaluasi mengapa implementasi kebijakan tersebut belum terlihat, meskipun aturan sudah ada.

"Jadi sebenarnya nanti itu perlu kita follow up lagi, ini PR saya minggu depan nanti, tapi meetingnya waktu itu memang kan udah kita bilang, kita mau lihat ya, dan so far sebenarnya multi avtur provider itu secara regulasi udah diperbolehkan," kata dia di Jakarta, dikutip Sabtu (12/10/2024).

1. Pemerintah ingin harga avtur di berbagai wilayah tidak jomplang

Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) memastikan harga avtur kompetitif dan mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. (Dok. Pertamina)

Rachmat menjelaskan, salah satu tantangan utama dalam penyediaan avtur di Indonesia adalah luasnya wilayah dan banyaknya bandara yang harus dilayani.

Jika tugas itu diberikan kepada BUMN, mereka harus mampu menyediakan avtur di berbagai lokasi, yang tentu saja memengaruhi harga secara keseluruhan.

"Kita kan BBM satu harga ya, mungkin kalau avtur enggak, tapi kalau secara umum, kita mau harganya nggak terlalu jomplang kan," tuturnya.

2. Badan usaha tidak boleh hanya mengincar rute gemuk

Ilustrasi penumpang pesawat di bandara (unsplash.com/jeshoots)

Dia menjelaskan dalam penyediaan avtur di Indonesia, sering terjadi praktik subsidi silang. Artinya, ada rute penerbangan yang ramai (rute gemuk) dan ada rute yang sepi (rute kurus).

"Jadi ada rute gemuk, ada rute kurus gitu kan ya, ini yang perlu kita coba pastiin, jangan sampai nanti ada yang disuruh hanya rute gemuk doang, yang kurus dia nggak mau, jadi nggak kompetitif atau nggak fair kepada semua provider," tambahnya.

Dia menekankan agar perusahaan tidak hanya fokus pada rute gemuk yang lebih menguntungkan, sementara mengabaikan rute kurus, karena hal itu dapat menyebabkan persaingan yang tidak adil di antara penyedia layanan.

3. Sempat ada badan usaha yang minat masuk ke bisnis avtur RI

Ilustrasi tempat duduk pesawat (unsplash.com/Gerrie van der Walt)

Rachmat mengatakan sekitar dua tahun lalu ada salah satu badan usaha yang menyatakan minat untuk berpartisipasi dalam penyediaan avtur. Namun, dia menekankan pentingnya menciptakan kondisi persaingan yang adil untuk semua pihak.

Menurutnya diperlukan aturan yang memastikan setiap perusahaan tidak hanya fokus pada wilayah atau rute yang menguntungkan, tetapi juga memperhatikan keseluruhan kebutuhan pasar. Hal itu dilakukan agar persaingan tetap seimbang dan tidak merugikan pihak lain.

"Sempat ada salah satu yang, major itu yang pernah bilang. Ya ingin ini lah ya, tinggal kita pastiin aja ini level playing field. Jangan sampai nanti dia hanya mau, "gue maunya di sini doang" gitu kan, terus yang lain, enggak peduli gitu misalnya," tambahnya.