Pemerintah Tambah Belanja Negara Rp300 Triliun, Ini Alasannya

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah melakukan realokasi anggaran dari pos belanja yang dinilai kurang prioritas ke kebutuhan yang lebih mendesak.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya menekan tambahan belanja agar kenaikan defisit anggaran tidak semakin besar.

Suahasil mengungkapkan, pemerintah telah menggeser hampir Rp200 triliun dari total pagu belanja awal sebesar Rp3.843 triliun. Setelah realokasi dan penyesuaian anggaran, outlook belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.942 triliun atau meningkat Rp99 triliun dari rencana awal.

“Di dalam skala belanja Rp3.843 triliun mungkin sekarang sudah hampir Rp200 triliun yang kita geser-geser, tetapi kemudian keseluruhan belanjanya naik kira-kira Rp300 triliun. Ini yang harus kami setel di dalam mengelola APBN tersebut,” ujar Suahasil dikutip, Sabtu(31/10/2026).

Di sisi lain, pendapatan negara diproyeksikan meningkat dari Rp3.154 triliun menjadi Rp3.208 triliun. Dengan demikian, pendapatan negara bertambah Rp54 triliun dari target awal.

Kombinasi kenaikan belanja dan pendapatan tersebut membuat defisit APBN diperkirakan melebar dari Rp689 triliun menjadi Rp734 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB atau bertambah Rp45 triliun.

Suahasil menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong kenaikan belanja adalah kebutuhan anggaran untuk penanganan darurat dan pemulihan wilayah terdampak bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurutnya, pemerintah harus mengalokasikan anggaran tambahan untuk menangani berbagai kejadian bencana yang sebelumnya tidak masuk dalam perencanaan APBN.

“Ada unprecedented event yang kita gak pernah bayangkan. Kita gak pernah rencanakan, kita tidak pernah anggarkan. Bencana alam sampai dengan saat ini. Dari sejak bencana alam di Sumatera bagian utara. Lalu ke beberapa tempat lain termasuk karhutla yang kita harus tangani saat ini. Paling tidak sudah menyerap tambahan anggaran sekitar Rp60 triliun sendiri,” jelas Suahasil.

Selain penanganan bencana, pemerintah juga membutuhkan tambahan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi. Kebijakan tersebut diperlukan untuk meredam gejolak harga energi sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Suahasil mengatakan, pemerintah tetap berupaya memperbaiki ketepatan sasaran subsidi. Namun, dalam jangka pendek, subsidi dan kompensasi masih dibutuhkan untuk menahan kenaikan harga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan.

“Tentu kita menginginkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran. Namun dalam jangka pendek kita melihat bahwa ini diperlukan menahan harga supaya gerak ekonomi masih tetap bisa berjalan. Oleh karena itu belanja meningkat,” tutur Suahasil.