Jakarta, IDN Times - Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol) ditargetkan terbit pada Agustus 2026. Dia berharap aturan tersebut bisa diterbitkan sebelum 17 Agustus.
"Iya, diharapkan Agustus ini. Saya harapkan sebelum 17 Agustus," kata dia kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Dudy mengatakan sebelum Perpres ojol diterbitkan, Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Perhubungan terkait pemberlakuan aturan tarif ojol. Aturan tersebut telah berlaku sejak 1 Juli 2026.
Kepmen tersebut mengatur terkait pembagian pendapatan ojol di mana mitra pengemudi menerima minimal 92 persen dari tarif, dan potongan maksimal aplikasi (aplikator) dibatasi sebesar delapan persen.
"Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan terkait dengan pemberlakuan 92:8 yang sudah diberlakukan sejak 1 Juli lalu," ujar Dudy.
Dudy mengatakan nomor Perpres terkait ojol akan ditentukan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Ketentuan mengenai kendaraan roda dua untuk angkutan penumpang yang sudah berlaku sejak 1 Juli akan dimasukkan ke dalam Perpres.
"Kurang lebih untuk kendaraan roda dua itu yang angkutan penumpang itu sudah mengikuti yang dari tanggal 1 Juli. Nanti kita itu juga dimasukkan ke dalam Perpres-nya," paparnya.
Selain itu, Perpres juga akan mengatur layanan hantaran, seperti pengiriman makanan dan dokumen. Pengaturan terkait layanan tersebut nantinya akan ditangani oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dudy mengatakan aturan dalam Perpres ojol untuk sementara belum mencakup perluasan ke kendaraan roda empat. Namun, untuk layanan hantaran barang dan makanan akan ada perluasan pengaturan.
"Sementara nggak ya (perluasan ke roda empat), sementara nggak. Tapi kalau untuk hantaran barang dan makanan ada perluasan, hanya nanti akan dihitung detail," kata dia.