Jakarta, IDN Times — Banyak perusahaan di Indonesia masih menjalankan proses bisnis intinya menggunakan perangkat lunak enterprise dari vendor asing dengan skema lisensi tahunan. Model ini membuat perusahaan terus membayar biaya berulang, sementara kendali atas pengembangan sistem, fleksibilitas kustomisasi, hingga pengelolaan data sering kali bergantung pada vendor.
Founder dan Direktur PT Ilmuprogram Teknologi Informasi, Wahyu Amaldi, menilai ketergantungan tersebut menjadi semakin penting untuk dievaluasi di tengah percepatan adopsi kecerdasan buatan (AI) di sektor enterprise.
“Polanya selalu sama. Perusahaan membayar setiap tahun, tetapi ketika ingin mengubah proses kerjanya sendiri, mereka harus menunggu vendor. Sekarang gelombang AI mengulang pola yang sama, dan taruhannya lebih besar. Bukan hanya sistemnya yang disewa, datanya ikut dikirim keluar,” kata Wahyu dalam keterangan tertulis, Rabu (12/8/2026).
Menurut Wahyu, penggunaan perangkat lunak enterprise berbasis lisensi dan cloud asing dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi, mulai dari biaya operasional yang terus meningkat, keterbatasan dalam menyesuaikan sistem dengan kebutuhan bisnis, hingga tantangan terkait lokasi penyimpanan data dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam praktiknya, perusahaan juga dapat menghadapi risiko vendor lock-in, yaitu kondisi ketika perpindahan sistem atau integrasi dengan platform lain menjadi sulit dan mahal.
Ia menambahkan bahwa setiap industri memiliki standar kepatuhan yang berbeda, sehingga perusahaan perlu memastikan bahwa pengelolaan data dan sistem informasinya sejalan dengan regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) serta standar industri yang relevan.
Berangkat dari kondisi tersebut, PT Ilmuprogram Teknologi Informasi meluncurkan Ilmuprogram Agentic AI Platform, yaitu platform AI enterprise yang menghubungkan AI agent dengan sistem inti perusahaan dan berjalan sepenuhnya di infrastruktur milik klien. Berbeda dengan layanan AI berbasis cloud publik, data perusahaan maupun proses inferensi AI tetap berada di lingkungan perusahaan.
Wahyu mengatakan peluncuran platform ini sejalan dengan prinsip bahwa perusahaan Indonesia perlu memiliki kendali atas sistem dan datanya sendiri. “Perusahaan Indonesia semestinya memiliki sistemnya sendiri, bukan menyewanya selamanya,” ujarnya.
