Prabowo Berpikir Dua Kali jika Ditawari Utang Buat Makan Gratis
- Investasi asing tertarik dalam program makanan bergizi gratis (MBG) di Indonesia.
- Kepala Badan Gizi Nasional menyatakan pemerintah akan menerima hibah dari investasi asing untuk MBG.
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengonfirmasi adanya minat dari investasi asing untuk terlibat dalam program makanan bergizi gratis (MBG).
Namun, dia menyatakan belum ada kepastian terkait bentuk komitmen tersebut, apakah berupa hibah atau bentuk lainnya. Jika hibah, dia memastikan akan diterima oleh pemerintah.
"Saya sudah konfirmasi bahwa itu komitmen ya, belum tahu komitmennya seperti apa, apakah nanti akan memberikan hibah, kalau hibah pasti diterima," kata dia kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
1. Prabowo berpikir dua kali jika yang ditawarkan asing adalah pinjaman
Dadan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan dengan sangat hati-hati jika investasi asing untuk program makanan bergizi gratis berbentuk pinjaman.
"Kalau loan (pinjaman) sih sepertinya Pak Presiden akan berpikir dua kali lipat lah untuk menerima," ujar Dadan.
2. China sepakat danai program makan bergizi gratis
Diberitakan sebelumnya, pemerintah China telah sepakat untuk mendanai program makan bergizi gratis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Ya, mereka (pemerintah China) akan mendukung karena juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang dikutip Rabu (13/11/2024).
Kedua negara menyepakati pendanaan Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia, dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan China yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Xi Jinping.
3. Makan bergizi gratis sasar 17 juta penerima manfaat di 2025
Pemerintah menetapkan program makan bergizi gratis 2025 akan menyasar 17 juta penerima manfaat dengan total anggaran mencapai Rp51,53 triliun, dan akan dilaksanakan secara bertahap mulai Januari hingga Desember 2025.
"Kita tahu bahwa saat ini Indonesia mengalami kekurangan nutrisi terutama pada ibu hamil, kepada anak-anak balita, kemudian pada kelompok pelajar kita dari SD, SMP, SMA hingga para pelajar di lingkungan pesantren," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Sabtu (23/11).
