Prabowo Naikkan Tunjangan Kinerja BIN, Ini Rinciannya

17 Des 2024, 16:48 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12). (dok. Tim Komunikasi Prabowo)

Intinya sih...

Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan kinerja pegawai BIN melalui Perpres Nomor 203 Tahun 2024.
Kepala BIN menerima tunjangan khusus sebesar 150 persen dari tunjangan kinerja tertinggi, yakni sebesar Rp44.325.000 per bulan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Badan Intelijen Negara (BIN).

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 203 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BIN yang ditandatangani pada 16 Desember 2024.

Dalam Perpres tersebut, peningkatan tunjangan kinerja diberikan sebagai bentuk apresiasi atas capaian reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh BIN.

"Sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Badan Intelijen Negara telah nemenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja," bunyi perpres tersebut dikutip IDN Times, Selasa (17/12/2024).

1. Kepala BIN dapat tunjangan Rp44.325.000

Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang juga Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra tiba di ruang Komisi I untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai Kepala BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024). (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Sesuai lampiran Perpres, besaran tunjangan kinerja disesuaikan dengan kelas jabatan, mulai dari level terendah hingga tertinggi. Kepala BIN mendapatkan tunjangan khusus sebesar 150 persen dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan BIN.

Dengan demikian, tunjangan kinerja Kepala BIN adalah 150 persen dikali Rp29.550.000 adalah Rp44.325.000 per bulan.

2. Syarat dan ketentuan pemberian tunjangan kinerja

Ilustrasi transaksi ekonomi. (IDN Times/Aditya Pratama)

Tunjangan kinerja diberikan dengan mempertimbangkan capaian kinerja individu pegawai. Namun, tunjangan tersebut tidak berlaku bagi:

Pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu
Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan
Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara
Pegawai yang bebas tugas menjelang masa pensiun

"Pegawai di Lingkungan Badan Intelljen Negara yang menerima tunjangan kinerja wajib mempertahankan dan terus meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Pasal 10.