Jakarta, IDN Times - Program Kartu Prakerja akan berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang akan memimpin negara mulai Oktober 2024.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, Presiden Joko “Jokowi” telah meminta agar program tersebut dimasukkan dalam APBN 2025.
“Iya (akan dilanjutkan di pemerintahan baru),” kata Airlangga kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/8/2024).
Airlangga mengungkapkan, dirinya telah melaporkan kepada Presiden Jokowi mengenai capaian positif Program Kartu Prakerja. Presiden Jokowi kemudian meminta agar program tersebut dimasukkan ke dalam APBN 2025 untuk memastikan keberlanjutannya.
“Tentu saya laporkan (kepada Presiden Jokowi) mengenai Prakerja, capaian-capaian baik, ke depannya beliau minta itu masuk di dalam APBN 2025,” ujar Airlangga.
Program Kartu Prakerja diluncurkan oleh pemerintah pada 2020, bertepatan dengan pandemik COVID-19. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, khususnya bagi mereka yang terdampak pandemik, pengangguran, dan pekerja yang ingin meningkatkan kompetensi.
Program tersebut menyediakan bantuan berupa pelatihan dan insentif bagi peserta yang telah menyelesaikan pelatihan. Sejak peluncurannya, Kartu Prakerja telah menjangkau jutaan peserta di seluruh Indonesia dan terus berkembang untuk mencakup lebih banyak sektor dan wilayah.
Untuk mendaftar program Kartu Prakerja, calon peserta harus membuat akun terlebih dahulu di situs resmi www.prakerja.go.id. Setelah itu, peserta perlu mengisi data diri, mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar, serta memilih gelombang pendaftaran yang tersedia.
Jika lolos seleksi, peserta akan menerima notifikasi dan dapat langsung memilih pelatihan yang diinginkan melalui platform mitra Prakerja. Informasi lebih lanjut dan panduan lengkap pendaftaran dapat dilihat di situs resmi Program Kartu Prakerja.