Puan Sebut Belanja Negara Belum Efektif, Cek Fakta Realisasinya!
Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti akselerasi belanja negara yang masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektivitas. Padahal sejak tahun 2019, pemerintah telah memiliki komitmen untuk meningkatkan belanja negara yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Sebagaimana yang pernah menjadi atensi Bapak Presiden Joko Widodo ketika menemukan permasalahan pada pelaksanaan anggaran untuk program stunting, di mana dari Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari Kelompok Penerima Manfaat, sedangkan Rp8 miliar dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan," tutur Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024, Rabu (16/8/2023).
Dengan demikian, Puan berharap agar belanja negara oleh kementerian/lembaga pada 2024 bisa semakin berkualitas.
Lantas, bagaimana data terbaru realisasi belanja negara hingga Juli?
Berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Juli 2023, mencapai Rp1.416,2 triliun atau tumbuh 1,2 persen (yoy). Belanja negara ini baru mencapai 47,7 persen dari pagu dalam APBN yang mencapai Rp3.061,2 triliun.
Adapun hingga Juli, pemerintah juga sudah menggelontorkan Rp562,2 triliun untuk warga miskin. Alokasi tersebut digelontorkan dari belanja pemerintah pusat yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti program keluarga harapan (PKH), dan kartu sembako.
Kelompok rentan tersebut juga diberikan BPJS Kesehatan dengan iuran dibayar oleh APBN sebesar Rp27 triliun selama Januari-Juli 2023. Artinya, setiap bulan APBN mengeluarkan Rp3,9 triliun bagi 96,7 juta peserta tidak mampu.
Selanjutnya, masyarakat juga diberikan bantuan benih dan pupuk organik sebesar Rp463,7 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian Rp250 miliar, bantuan ternak Rp62,4 miliar, hingga bantuan benih ikan, kepiting, dan udang senilai Rp19,2 miliar.
Negara juga menggelontorkan Rp48,5 triliun untuk subsidi dan kompensasi listrik hingga akhir Juli 2023. Kemudian, subsidi liquified petroleum gas (LPG) 3 kg mencapai Rp37,7 triliun dan Rp59,7 triliun diberikan untuk subsidi dan kompensasi BBM.
Sementara itu, dari sektor pendidikan ada program Indonesia Pintar yang mendapat Rp6,2 triliun, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Rp6,1 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kementerian Agama sebesar Rp7,1 triliun, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) senilai Rp2,3 triliun.
