Purbaya: Setiap Rupiah APBN 2027 Harus Beri Manfaat Nyata bagi Rakyat

Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, sementara pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun. Di sisi lain, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 mencapai 6 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Purbaya mengatakan, APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal memiliki peran strategis, terutama di tengah ketidakpastian dan risiko global yang masih tinggi.

"RAPBN tahun 2027 kita rancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat dengan tetap menjaga kesehatan APBN. Kita harus mampu melakukan keduanya, melindungi rakyat sekaligus menjaga kredibilitas dan kesinambungan fiskal," jelasnya.

Menurut Purbaya, APBN akan tetap menjadi instrumen utama pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi domestik dan mendukung pembangunan prioritas.

Di sisi lain, ia mengatakan APBN memiliki fungsi sebagai peredam guncangan atau shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat. Selain itu, RAPBN 2027 diarahkan untuk mendukung delapan klaster program kerja prioritas nasional serta satu program pendukung atau enabler yang mencakup 60 program kerja.

Di tengah target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal. Defisit RAPBN 2027 diusulkan sebesar 2,4 persen terhadap PDB. Purbaya mengatakan, pemerintah mengapresiasi pandangan fraksi-fraksi DPR mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan APBN.

"Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi namun tetap menjaga keberlangsungan fiskal, defisit RAPBN tahun 2027 diusulkan sebesar 2,4 persen dari PDB," tutur Purbaya.

Pemerintah juga akan meningkatkan pendapatan negara secara bertahap dan berkelanjutan guna menciptakan ruang fiskal. Upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, integrasi data, peningkatan kepatuhan dan pengawasan berbasis teknologi informasi, serta diversifikasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Menurut Purbaya, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen, pemerintah juga akan mendorong transformasi struktur ekonomi agar lebih produktif dan menghasilkan nilai tambah lebih besar.

Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi PKB agar sumber pertumbuhan ekonomi bergeser menuju productivity driven growth. Strateginya mencakup reformasi regulasi, efisiensi logistik, digitalisasi, penguatan industri manufaktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Transformasi menuju struktur ekonomi Indonesia yang lebih produktif, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing penting untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 sebesar 6 persen," kata Purbaya.

Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai berbagai risiko ekonomi pada 2027, termasuk perkembangan geopolitik serta fluktuasi harga energi dan komoditas.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah memasang asumsi inflasi sebesar 2,5 persen. Pengendalian inflasi akan dilakukan melalui peningkatan produksi pangan, stabilisasi harga, serta memastikan kelancaran distribusi komoditas pangan.

Sementara itu, asumsi nilai tukar rupiah ditetapkan sebesar Rp17.500 per dolar AS. Pemerintah juga memproyeksikan rata-rata imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen.