Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum memulai pembahasan terkait membeli saham Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dalam hal ini, Purbaya membahas peluang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi pemegang saham BEI usai proses demutualisasi.
“Kami belum mengajukan pembahasan untuk membeli saham,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Demutualisasi adalah proses perubahan status bursa efek dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi entitas berbentuk perusahaan.
Dalam struktur lama, BEI dimiliki oleh perusahaan sekuritas yang sekaligus berperan sebagai anggota bursa. Kondisi ini membuat kepemilikan dan fungsi pengelolaan bursa berada dalam satu lingkaran kepentingan.
Melalui demutualisasi, kepemilikan dan keanggotaan bursa dipisahkan secara tegas. Artinya, pengelola bursa tidak lagi secara otomatis berasal dari atau dikendalikan oleh anggota bursa. Struktur ini diharapkan mampu menciptakan pengelolaan yang lebih profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan pasar secara menyeluruh, termasuk investor ritel.
Adapun kelanjutan demutualisasi itu mulai diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang (UU) nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas UU nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Dalam UU itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bisa menjadi pemegang saham BEI.
Purbaya mengatakan, saat ini yang sudah mengajukan untuk menjadi pemegang saham BEI adalah Danantara.
“Tapi kalau saya nggak salah, Danantara sudah mengajukan untuk membeli saham Bursa, tapi kami belum,” tutur Purbaya.