Ekspor Gas Dipangkas Dinilai Menguntungkan buat Industri Dalam Negeri

Robert melihat ada manfaat ekonomi yang bisa diperoleh jika gas digunakan untuk mendukung kegiatan industri lokal. Pasokan dengan harga terjangkau bisa membantu perusahaan menghemat ongkos produksi dan menjual produknya dengan harga lebih bersaing.

Manfaatnya bukan hanya pada efisiensi biaya. Ketersediaan gas juga bisa mendukung pengembangan industri pengolahan, sehingga Indonesia memiliki lebih banyak produk jadi untuk dijual ke pasar ekspor. Nilai ekonomi yang dihasilkan pun berpotensi lebih besar dibandingkan menjual gas secara langsung.

"Saya kira dengan kita menggunakan gas untuk kebutuhan dalam negeri itu malah lebih hemat. Barang-barang kita akan dibuat lebih efisien dan bisa dijual dengan harga lebih murah. Industri kita juga akan semakin bagus, yang kita ekspor nantinya barang yang sudah jadi dengan nilai tambah tinggi," ujarnya.

Dari sisi kebijakan publik, pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono mengaitkan pengurangan ekspor gas dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dia juga merujuk Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur prioritas pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri.

"Dari perspektif kebijakan publik, keputusan mengurangi ekspor gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri perlu dilihat sebagai upaya mengatur kembali pemanfaatan sumber daya alam agar manfaat ekonominya lebih besar bagi masyarakat Indonesia," tutur Kristian.

Kristian mengingatkan, gas yang dialihkan dari pasar ekspor harus benar-benar bisa digunakan oleh industri dan pembangkit listrik. Karena itu, pemerintah perlu memastikan infrastruktur dan jaringan penyalurannya mampu menjangkau pengguna yang membutuhkan.

"Menurut saya, ukuran keberhasilan kebijakan ini harus terletak pada hasil yang dapat dirasakan publik, bukan sekadar berkurangnya volume ekspor. Pemerintah perlu mengumumkan sasaran yang terukur, seperti peningkatan keandalan pasokan listrik, penurunan gangguan produksi industri, dan perluasan akses energi," katanya.

Kristian menambahkan, pemerintah perlu tetap memperhatikan isi kontrak yang berlaku dalam perdagangan gas dengan Singapura. Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan energi nasional tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku.