Setop Eksploitasi Air Tanah Jakarta, Ini Persiapan Pemerintah
- Pemerintah akan stop penggunaan air tanah di Jakarta untuk cegah penurunan muka tanah
- Upaya pemerintah memastikan SPAM Jatiluhur dapat menyediakan suplai air hingga 3.200 liter per detik
- Kolaborasi dengan pemda diperlukan dalam pembangunan jaringan pipa air yang memadai dan persiapan kapasitas suplai air ke perkotaan
Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengungkapkan pemerintah akan menyetop penggunaan air tanah di DKI Jakarta guna meminimalisasi penurunan muka tanah yang terus terjadi saat ini.
"Ujung-ujungnya adalah pada satu titik kita akan minta kepada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah," kata dia di kawasan Plaza Kalibaru NCICD, Jakarta, Senin (4/11/2024).
Namun, Dody menegaskan langkah tersebut hanya bisa diimplementasikan setelah pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan pasokan air bersih.
"Kita nggak bisa melakukan itu sebelum kita sebagai pemerintah, baik pusat maupun daerah bisa memenuhi kebutuhan minimum masyarakat, yaitu air," sambungnya.
1. Pemerintah andalkan Jatiluhur dan Karian pasok air ke Jakarta
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan upaya mencegah penurunan permukaan tanah akibat eksploitasi air tanah selama puluhan tahun memerlukan penyediaan suplai air yang memadai.
Dia menekankan pemerintah berupaya memastikan agar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur dapat menyediakan suplai air hingga sekitar 3.200 liter per detik.
Selain itu, dia menyebutkan pihaknya mendorong percepatan operasional proyek air baku dari Karian di Banten guna menambah pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi penggunaan air tanah.
"Sehingga sekali lagi masyarakat bisa lebih mengurangi pengambilan air dalam tanah," papar AHY.
2. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan pemda dan pihak swasta
Dody menjelaskan perlunya kolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk meminimalkan penggunaan air tanah, termasuk dalam pembangunan jaringan pipa air yang memadai.
"Targetnya itu kita harus berkolaborasi dengan pemda, karena mereka pemerintah kota dan provinsi adalah yang punya area ya," ujarnya.
Pemerintah juga berencana mempersiapkan kapasitas suplai air ke perkotaan, yang selanjutnya diikuti oleh kerja sama dengan pemda dalam membangun jaringan distribusi air ke saluran rumah tangga.
"Karena kan APBN kita juga nggak akan cukup untuk meng-handle itu semua," sebut Dody.
3. Pemerintah juga kaji pembangunan tanggul laut raksasa
AHY menyatakan pentingnya mencegah penurunan permukaan tanah, serta perlunya perencanaan infrastruktur untuk mengantisipasi dampaknya. Sejalan dengan itu, pemerintah mempertimbangkan pembangunan tanggul yang lebih besar, yang sering disebut sebagai giant sea wall.
"Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? sering dikatakan sebagai Giant Sea Wall itu, seberapa tingginya, nah ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," paparnya.
AHY menegaskan hasil kajian akan disampaikan secara transparan kepada publik. Tujuan utama dari langkah itu, menurutnya, adalah melindungi masyarakat dari bahaya banjir baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.
